Angka ini masih lebih tinggi dari yang disyaratkan standar nasional sebesar 75 persen. Dengan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 mencapai 707,97 km.
Disadarinya besaran anggaran saat ini menjadi persoalan utama, namun perbaikan jalan rusak akan tetap dilakukan.
Khusus tahun ini, pihaknya hanya memiliki anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 15,2 milyar.
Sedangkan, untuk perbaikan jalan rusak berat tadi, diestimasikan membutuhkan anggaran total sebesar Rp 300 miliar. Sehingga anggaran yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal.
Keterbatasan anggaran itu lanjut Sudiarta karena ada penurunan DAK Pusat sehubungan berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat.
Selain itu untuk keperluan refocusing anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi covid -19, serta beban belanja daerah untuk kebutuhan penganggaran pemilu sehingga anggaran dimiliki pemerintah daerah menjadi terbatas.
Untuk itu kata Sudiarta, Bupati Jembrana sendiri sudah mencarikan beberapa solusi. Diantaranya melalui permohonan BKK provinsi serta anggaran pusat.
Disamping itu dibutuhkan kesadaran warga Bersama sama menjaga umur jalan , terutama dari genangan aliran air selokan sehingga lebih awet .
"Kita telah mengajukan BKK sebesar Rp 20 miliar, selain itu juga mengajukan ke kementerian PUPR senilai Rp. 79 miliar untuk jalan kabupaten. Sedangkan jalan desa nantinya akan kita lakukan pendataan dengan menggunakan dana APBD, karena kewenangan jalan kabupaten dan desa ada di pemerintah daerah," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tamba menuturkan pemerintah daerah terus berupaya membenahi infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kabupaten Jembrana, apalagi hal itu merupakan kepentingan publik.