Network
RINGTIMES BALI – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan vonis bebas terhadap dua anggota kepolisian terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Kamis, 16 Maret 2023.
Putusan ini berdasarkan bahwa kedua anggota kepolisan tersebut tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan Kanjuruhan yang telah menewaskan 135 jiwa.
Sementara itu, satu terdakwa lainnya yakni AKP Hasdarmawan terbukti bersalah dalam kasus kerusuhan Kanjuruhan dan divonis 18 bulan penjara.
"Terdakwa gagal memprediksi situasi yang sebenarnya cukup mudah untuk diantisipasi. Ada opsi untuk tidak menembak (gas air mata) untuk membalas kekerasan suporter," kata hakim Amsya.
Baca Juga: 40 Hari Tragedi Kanjuruhan, Netizen Soroti Puan Memilih ke Itaewon
Setelah pembacaan vonis tersebut, banyak dari anggota keluarga korban yang menangis histeris karena tidak terima dengan hasil sidang.
Pengacara dari pihak korban pun menilai bahwa tidak ada keadilan bagi keluarga korban.
"Saya tentu saja tidak puas dan kecewa. Saya berharap mereka mendapatkan hukuman yang adil. Saya merasa keadilan telah tercabik-cabik," kata Isatus Sa'adah, yang telah kehilangan saudara laki-lakinya yang berusia 16 tahun dalam kerusuhan tersebut.
"Keluarga kami sangat kecewa dengan putusan hakim yang membebaskan para terdakwa... Kami berharap hukumannya lebih berat dari tuntutan jaksa, bukan lebih rendah," kata Muhammad Rifkiyanto, yang juga kehilangan sepupunya yang berusia 22 tahun.
Baca Juga: Oknum Polisi Berpangkat Bripda Nekat Gadaikan 11 Kendaraan Milik Orang Lain
Imam Hidayat, yang merupakan pengacara dari beberapa korban, mengatakan kasus itu diwarnai inkonsistensi.
"Tidak ada keadilan bagi mereka (keluarga korban). Ini semakin membuktikan bahwa kasus Kanjuruhan ini telah dimanipulasi," kata Hidayat.
“Banyak sekali inkonsistensi, sekalian saja menyatakan tidak bersalah semua,” tambahnya.
Hasil vonis tersebut juga mendapatkan protes keras dari beberapa mahasiswa di Malang. Mereka langsung melakukan aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Polri Tegaskan Rekrutmen Calon Anggota Polisi Tidak Dipungut Biaya
Hak Asasi Amnesty International yang berbasis di London mengatakan putusan tersebut menyoroti penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia.
"Pihak berwenang sekali lagi gagal untuk memberikan keadilan kepada para korban kekerasan yang berlebihan di Indonesia, meskipun bersumpah setelah bencana untuk meminta pertanggungjawaban mereka," kata Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesti Indonesia.***
