Network
RINGTIMES BALI – Pemerintah merencanakan untuk pemberhentian penggunaan PLTU tenaga Batubara pada tahun 2060. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Arifin Tasrif memberikan pendapat yang sama.
Rencana pemerintah menghentikan PLTU ini sejalan dengan pemerintah yang hendak melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.
Transisi ini menjadi target utama pemerintah sesuai dengan hasil KTT G20 kemarin. Target penghentian penggunaan PLTU pada tahun 2060 akan menjadi jalan utama pemerintah mencapai target tersebut.
Baca Juga: Sri Mulyani Jual Bali untuk Bayar Utang, Ternyata Kenyataannya Begini
Dikutip dari hasil International Conference on Sustainable Finance pada Minggu, 28 November 2021, Sri Mulyani mengatakan komitmen Indonesia terkait dengan kebijakan iklim sangat penting di dunia ini.
Indonesia menargetkan zero emission pada tahun 2060 dan menghilangkan penggunaan batu bara pada tahun 2040 atau lebih awal.
"Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batubara, tetapi Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batubara," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi tersebut.
Baca Juga: Anggaran PEN 2021 Naik Rp619 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Pengalokasian Dana
Menteri Keuangan Indonesia ini juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.
Rencana Indonesia ini akan sangat memberikan kontribusi yang tinggi pada pengurangan emisi gas karbon yang diperkirakan akan mencapai 60 persen.
"Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030," ungkapnya.
Di sisi lain, Dilansir dari Antaranews, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga memaparkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghentikan PLTU tenaga batubara.
"Kami akan memulai tahap pertama penghentian PLTU dan mengurangi penggunaan diesel mulai tahun 2031,” ukap Arifin.
Ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat. Jika seluruh lapisan masyarakat setuju dengan energi terbarukan ini, maka rencana Indonesia dipastikan akan tercapai.
“Pembangkit energi surya, hidro, dan panas bumi akan mendominasi 57 persen energi terbarukan pada 2035," lanjutnya.
Menteri ESDM juga menegaskan kalau pada tahun 2026 hingga 2030 tidak akan ada lagi pembuatan dan kontrak dengan PLTU tenaga batubara.
Baca Juga: Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Sri Mulyani Diserbu Netizen
Selanjutnya pada tahun 2036 sampai dengan 2040 akan menjadi tahap kedua penghentian PLTU termasuk subcritical, critical, dan sebagian supercritical.
Jika rencana ini berjalan lancar dan tanpa ada protes dari banyak pihak, pasti Indonesia mampu berubah ke energi terbarukan yang lebih baik.***
