RINGTIMES BALI – Angka kelahiran di Jepang menurun hampir di setiap tahunnya.Hal ini membuat otoritas setempat membuat kebijakan menggandakan anggaran anak yang dapat ditanggung pemerintah.
Anggota parlemen Partai Demokrat Liberal, Hiroshige Seko dalam sebuah segmen di BS TV Tokyo menilai bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang masuk akal.
"Saya pikir sangat masuk akal untuk mempertimbangkan untuk menutupinya dengan obligasi pemerintah," kata Hiroshige Seko pada hari Minggu, 12 Maret 2023.
Seko menambahkan, perlu ada diskusi tentang sumber anggaran tersebut, apakah obligasi pemerintah, pajak, skema asuransi, atau kombinasi dari berbagai sumber.
Namun, menurutnya, apabila sumber pendanaan diambil dari obligasi pemerintah maka penerbitan obligasi harus diizinkan.
Dalam siaran TV tersebut, Seko menentang kebijakan moneter ultra-longgar Jepang saat ini, karena inflasi sejumlah 2 persen masih belum tercapai.
Baca Juga: Jadi Pelatih Tenis, Bule asal Rusia Dideportasi
"Suku bunga mungkin akan naik secara alami jika kita dapat mencapai target harga 2 persen secara berkelanjutan dan upah naik sesuai dengan itu," ujar Seko.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah berjanji pada bulan Januari lalu untuk mengatasi angka kelahiran yang menurun di negara tersebut.
Dalam keterangnnya, Fumio Kishida akan mengajukan rencana untuk menggandakan anggaran untuk kebijakan terkait anak pada bulan Juni.
Baca Juga: Jelang Pelaksanaan Piala Dunia U-20, Erick Thohir Tinjau Stadion Kapten I Wayan Dipta
Sementara itu, Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga sangat rendah, menjelang transisi kepemimpinan pada bulan April nanti.
Gubernur yang akan datang yaitu Kazuo Ueda menyatakan seruan kepada Gubernur saat ini, Haruhiko Kuroda untuk mempertahankan kebijakan yang sangat longgar, tetapi juga mengatakan bahwa dia memiliki gagasan tentang cara keluar dari tarif rendah.
Menurut catatan resmi pemeritahan Jepang, Angka kelahiran di Jepang jatuh ke rekor terendah yang baru, yakni kurang dari 800.000 pada tahun 2022.***