RINGTIMES BALI- Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, kurangnya ketersediaan bahan baku menjadi salah satu kendala ekspor produk-produk mebel dan kerajinan ke luar negeri.
Dalam acara pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) yang digelar di Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023, Abdul menyebutkan bahwa karena kurangnya ketersediaan bahan baku, menyebabkan penurunan produksi suatu barang.
“Bahan baku jadi salah satu kendala sehingga produksi kurang maksimal. Tata niaga terkait bahan baku ini harus kita perbaiki,” ucap Ketua Presidium HIMKI dilansir dari Antara News Minggu, 12 Maret 2023.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Digitalisasi 40 Juta UMKM pada Tahun 2024
Selain ketersediaan bahan baku, terdapat kendala lain yang sering ditemui, mulai dari standar sertifikasi untuk melakukan ekspor ke Eropa, yang disebut Sustainable Forestry Initiative (SFI) hingga Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Ia berharap agar pemerintah dapat menyederhanakan aturan ini, sehingga para eksportir bisa lebih mudah melakukan transaksi dagang dengan para pembeli dari luar negeri.
Terkait pembiayaan kegiatan ekspor untuk para pelaku usaha HIMKI berharap agar pihak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat memberikan solusinya.
Pada kesempatan itu juga, ia turut menyampaikan bahwa sudah ada dukungan dari pemerintah melalui LPEI.
Baca Juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Minggu 12 Maret 2023: Naik! Simak Rincian Lengkapnya Disini
Lembaga ini telah mendanai 54 anggota HIMKI dengan bunga dari pembiayaan tersebut hanya sebesar 6 persen.
Walaupun demikian, Abdul meminta agar jumlah dan cakupan pembiayaan LPEI semakin diperluas lagi, sehingga mudah dijangkau oleh seluruh anggota HIMKI.
Pihaknya berkomitmen untuk memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, melalui kegiatan ekspor mebel dan barang kerajinan dari Indonesia.
Ia juga mengaku optimistis dalam menargetkan ekspor sebesar 5 miliar dolar AS (Rp77 triliun) dapat tercapai hingga akhir tahun 2024.
Hal ini tentunya harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, agar target tersebut bisa terwujud.
“Kalau iklim usaha terus membaik, kami optimistis mampu. Tetapi kami berharap pemerintah turun tangan membantu meringankan,” ujar Abdul Sobur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa persoalan bahan baku akan segera dibahas bersama pihak terkait, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perindustrian.
Ia juga mengatakan bahwa jangan sampai SVLK menjadi hambatan ekspor Indonesia.
“Sebenarnya ketentuan itu untuk membuktikan legalitas dan traceability, tetapi jangan sampai membebani pengusaha,” ucap Airlangga Hartarto.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.