Network
- nama lengkap
- nomor induk kependudukan
- nomor kartu keluarga
- tanggal lahir
- surat elektronik (surel)
- nomor telepon seluler (handphone)
- alamat sesuai kartu tanda penduduk
Baca Juga: Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11, Benarkah di November Ini? Simak Jawaban dari KCK
- alamat domisili
- jenis kelamin
- pendidikan terakhir yang ditamatkan
- status kebekerjaan
- jenis pelatihan yang ingin diikuti
- foto kartu tanda penduduk milik dan atas nama Pengguna.
Dan berikut ini tips dan trik agar lolos seleksi ini :
- Dalam melakukan pendaftaran pada Situs, pengguna wajib menggunakan nama dan data pribadi Pengguna sesuai dengan kartu tanda penduduk yang sah.
- Nama sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah didaftarkan oleh Pengguna tidak dapat diubah atau diganti menjadi nama orang lain.
Baca Juga: Login www.prakerja.go.id, Segera Daftar Pelatihan Kartu Prakerja, Insentif Rp3,5 juta Cair
- Pengguna wajib mengisi dan/atau memberikan data atau informasi pada Situs dengan benar, dan Pengguna dilarang memberikan data atau informasi yang tidak benar dan/atau melakukan manipulasi data dan/atau pemalsuan data.
- Pengguna memahami bahwa pemberian data atau informasi yang tidak benar dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam, termasuk namun tidak terbatas pada, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baca Juga: Kartu Prakerja Cabut 310 Ribu Peserta, Peluang Prakerja Gelombang Berikutnya?
Menurut Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020, ada sejumlah hal yang harus diperiksa sebelum mendaftar agar peserta dapat lolos, berikut syarat dan ketentuannya :
Peserta merupakan pencari kerja
Selain kepada pencari kerja, Prakerja uga dapat diberikan kepada:
- Pekerja/buruh yang terkena PHK
- Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, yaitu mereka yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro dan kecil)
Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP dan berusia paling rendah 18 tahun
Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.
