Network
RINGTIMES BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditantang debat oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat acara mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab di Trans 7, Rabu 14 Oktober 2020.
Ia menantang Jokowi untuk membaca detil terkait isi pasal per pasal draft Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Setelah membaca detil per detil isi pasal draft UU Cipta Kerja itu, Asfinawati mengajak Jokowi untuk berdebat secara terbuka.
Hal ini disampaikannya saat berdebat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate di tayangan Mata Najwa yang disiarkan Trans 7 Rabu 14 Oktober 2020.
“Kalau (pemerintah) tidak mau ada tuduhan hoaks, mari kita berdebat. Apakah pak Jokowi dan tim sudah baca UU itu?” tandas Asfinawati yang dikutip RINGTIMES BALI dari tayangan Mata Najwa akun twitter @Trans 7, Kamis 15 Oktober 2020.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Sebelumnya beredar sejumlah narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Undang-undang (RUU) Cipta Kerja disusun secara diam-diam oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Klaim RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam oleh DPR adalah salah atau Hoaks. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny Gerard Plate.
Menurutnya informasi terkait penyusunan draft RUU tersebut disiarkan pemerintah bahkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengklaim pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat.
Baca Juga: Daftar JPS Kemnaker? Ini Bocoran Syarat dan Kriterianya
Masyarakat bisa ikut dalam pembahasan saat RUU itu hendak disahkan ke paripurna, namun faktanya kata Asfinawati pihaknya saat ikut pembahasan tersebut chat online yang ada di kanal saat rapat pembahasan RUU Cipta Kerja justeru dimatikan oleh pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoaks, ya dia hoaks kenapa membantah lagi," kata Johny.
Namun menurut Asfinawati, saat semuanya sudah diketok kenapa pemerintah kini justeru menuduh jika ada orang yang menyebarkan draf UU itu adalah hoaks.
Baca Juga: BLT UMKM Tahap 2 Kuota hanya untuk 3 Juta Orang, Daftar Sekarang Berikut Tata Caranya
Padahal pihaknya tidak memegang naskah asli UU Cipta Kerja.
"Kalau hoaks dikatakan disinformasi maka pemerintah sedang melakukan disinformasi karena menuduh orang melakukan hoaks, tapi tidak pegang naskahnya," cetus Asfinawati.
Ditambahkan Asfinawati, ciri-ciri orang yang melakukan diisformasi satu tidak berani main di detil.
"Tadi pak Johny Plate tidak mau masuk ke pasal-pasal detil mungkin karena tidak membaca, kedua argumennya pokoknya dan tidak mau ke deliberasi masuk ke pasal-pasal, ketiga mengancam, keempat sengaja tidak mau mengangkat hal yang lain, tadi argumennya untuk negara, Pak Johny Plate sudah baca belum ada royalti kemungkinan 0 persen untuk tambang batubara siapa yang punya tambang batubara di Indonesia nanti kita liat ke Menteri siapa saja itu," ungkap Asfinawati.
Baca Juga: Kapan Pendaftaran JPS Kemnaker Dibuka? Beredar Link jps.kemnaker.co.id, Ini Penjelasannya
Ditanya seperti itu Johny Plate pun berang dan menjawab tudingan Asfinawati keliru, menurutnya pemerintah tidak mungkin menyebarkan hoaks karena saat pembahasan pun pemerintah ikut andil.
"Mengkatagorikan hoaks dan disinformasi itu bukan asal stempel itu melalui pendalaman dan penelitian dokumen," ungkap Jony.
"Saya tidak mau berdebat teknis detil boleh lah di luar forum ini, memprdebatkan tenaga kerja jangan terjebak miopia ya," yang dipotong oleh Najwa Shihab untuk memberikan kesempatan bicara pada Asfinawati.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Belum Cair juga, Cek Barangkali Kamu Masuk List Ini
"Pak Johny ini kalau ngomong tidak mau dibantah ya tapi kalau orang lain omong dibantah," cetus Asfina.***
