SBY Diusulkan Memimpin Demo Lanjutan Jika Demokrat Terus Dituduh Jadi Dalang

- 11 Oktober 2020, 13:09 WIB
Demokrat mengusulkan SBY turun ke jalan untuk mengawal aksi demo lanjutan.*/
Demokrat mengusulkan SBY turun ke jalan untuk mengawal aksi demo lanjutan.*/ /Dok. Pikiran-rakyat/

RINGTIMES BANYUWANGI – Tagar #CikeasBandarDemo viral di Twitter pada Kamis, 8 Oktober 2020. Hal ini terkait tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang demo menolak UU Cipta Kerja.

Menyikapi tudingan itu, beberapa kader demokrat ikut berkomentar membela SBY yang disebut-sebut sebagai dalang sekaligus sponsor dari aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyatakan, kabar Demokrat atau Cikeas (keluarga SBY, red) membiayai demo UU Cipta Kerja adalah fitnah, hoaks, dan tidak berdasar.

Baca Juga: 7 BLT Bansos Ini Cair di Oktober 2020, Salah Satunya Bantuan UMKM, Insentif Hingga Rp2,4 Juta

Menurut Ossy Dermawan, isu tersebut jelas mendiskreditkan Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar," ucap Ossy dalam keterangan, Jumat 9 Oktober 2020. 

Lantang, Politisi PDIP Dewi Tanjung Tuding SBY Biayai Demo UU Cipta Kerja
Lantang, Politisi PDIP Dewi Tanjung Tuding SBY Biayai Demo UU Cipta Kerja PMJ News

Dilansir dari Warta Ekonomi pada artikel "SBY Dituding Dalangi Aksi Demo, Demokrat Ancam Lakukan Ini," dengan sindikasi konten Sindonews, Partai Demokrat menyesalkan fitnah dan hoaks yang dilancarkan oleh akun-akun media sosial yang menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020.

Baca Juga: Mau Bansos PKH Rp28,71 Triliun untuk 10 Juta KPM, Ini Syarat dan Cara Daftarnya Lengkap

Soal sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law, Ossy menegaskan itu merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.

Halaman:

Editor: Dian Effendi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x