Network
RINGTIMES BALI - Akibat PSBB Total, isu penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meruncing, kali ini Partai Gerindra sudah ancang-ancang mempersiapkan kadernya yakni Riza Patria yang merupakan pendamping Anies saat ini.
"Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Kamis 10 September 2020 kemarin.
Ia melanjutkan, "jika Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI Riza Patria untuk menjabat sementara posisi Gubernur," lanjutnya.
Baca Juga: Langkahi Jokowi, Gerindra Minta Anies Dicopot, Wagub DKI Bantah PSBB Total, Lho Kok Bisa
Alasannya, lanjut Arief, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat.
Baca Juga: Cek Fakta Jokowi Minta Semua Gubernur Tiru Kerja Anies Selamatkan Ekonomi Itu Salah Informasi
Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya, sebagaimana dimuat di Mantra Sukabumi "Gara Gara PSBB Kabar Nonaktifkan Anies, Prabowo Harus Menghadap Jokowi" yang dikutip dari RRI.
Sebelumnya, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Baca Juga: DPR Ramai Belain Anies Baswedan, Soal Menko Airlangga Sebut IHSG Anjlok Gegara PSBB Total
Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Anies mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
Baca Juga: Kebijakan Anies Baswedan Dikritik Para Menteri, Jangan Sampai Kebijakan Mengganggu Rakyat
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama.
Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota.
Gubernur DKI Jakata, Anies Baswedan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Respon Kebijakan PSBB DKI Jakarta, Kurs Rupiah Ditutup Melemah
Anies pun dinilai layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjelaskan, Anies layak dinonaktifkan karena memberlakukan PSBB tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Kamis 10 September 2020
Baca Juga: Jakarta Berlaku PSBB Total, Bali Takutkan Pariwisata Down Lagi
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.***(Fauzan Evan/Mantra Sukabumi)
