Network
RINGTIMES BALI – Presiden Joko Widodo melangsungkan peresmisan pembukaan munas VI tahun 2021 Asosiasi Pemerintahan Desa di Istana Kepresidenan pada 11 Februari 2021.
Presiden Jokowi mempertanyakan fungsi karantina wilayah atau lockdown yang mencakup satu kota. Menurutnya karantina wilayah secara mikro lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Dilansir dari Ringtimesbali.com sebagaimana video yang diunggah dalam kanal youtube Sekretariat Presiden pada 11 Januari 2021 memperlihatkan acara tersebut dilakukan dengan sangat hitmat dan mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker dan menjaga jarak.
Baca Juga: Roy Suryo Soroti Cuitan Aliansi Mahasiwa UGM soal Buzzer Pendukung Jokowi
Pada acara forum Jokowi meminta kepada semua pemerintah dan juga masyarakat untuk tetap detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan yakni covid-19.
Jokowi menegaskan jika dirasa PPKM menang, perlu diberlakukan secara mikro atau dalam lingkup yang kecil. Baik dalam skala kampung, skala desa, RT/RW saja.
"Jangan sampai karena virus hanya satu orang, satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya dari kelurahan, yang di-lockdown satu kota. Untuk apa?", kata Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik Terhadap Kinerja Pemerintahan
Secara terang-terangan Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan PPKM skala besar pada penekanan covid-19 dirasa kurang tepat.
Lockdown secara mikro paling tidak merusak pertumbuhan ekonomi namun tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang di lockdown hanyalah skala-skala kelurahan, RW, dan RT.
Oleh sebab itu,Wakil Walikota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara detail dan harus mengerti betul dimana penyebaran itu ada dan paling banyak.
Baca Juga: Feng Shui, Presiden Jokowi Sangat Kompetitif dan Banyak Hoki di Tahun Kerbau Logam
Maka treatment dan isolasi harus ditangani dengan sangat serius baik dari sisi penyedian obat-obatan, penyedian bad rumah sakit, dan kesiapan tenaga medis haruslah selalu di cek dan di monitoring.
Forum acara Peresmian Pembukaan Munas Apeksi VI 2021, Jokowi juga menyinggung persoalan vaksinasi yang dimulai sejak 13 Januari 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Keluarkan Kebijakan Baru Soal PSBB dan PPKM Wilayah Jawa Bali
Jokowi menjelaskan nantinya proses vaksinansi harus didahulukan bagi masyrakat yang memiliki interaksi yang tinggi meliputi pasar, dan sektor-sektor jasa yang padat interaksi tinggi.***
