Network
RINGTIMES BALI - Menyangkut alasan pemerintah bahwa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) hanya permasalahan internal semata, pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan hal itu.
Dilansir Ringtimesbali.com dari akun instagram @pdemokrat, 6 Februari 2021, Partai Demokrat memiliki pandangan yang berbeda, yaitu kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat karena sebagian sokongan dana telah diberikan kepada kader Partai Demokrat.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyatakan alasannya sebagai berikut:
Baca Juga: Terkait Surat AHY , Teuku Riefky Harsya: Partai Demokrat Tidak Bermaksud Melawan Negara
- Bukti menunjukkan bahwa yang melakukan GPKPD bukan hanya dari internal Partai Demokrat namun benar-benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini Moeldoko.
- Fakta lain menunjukkan bahwa Moeldoko bukan hanya mendukung gerakan GPKPD, melainkan juga aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan tersebut.
- Jika tindakan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa tersebut dibiarkan dan dibenarkan, maka dapat melukai dan menimbulkan rasa ketidakadilan, mengingat dirinya mempunyai kekuasaan sebagai pejabat negara.
Baca Juga: Jokowi Tetapkan PPKM Skala Mikro Mulai 9 Februari 2021, Ini Bedanya dengan PSBB Total
- Pengemban amanah rakyat seharusnya tidak hanya berpegang pada aspek hukum dan kekuasaan yang seolah bisa melakukan segalanya, namun juga harus memperhatikan aspek moral, etika, dan keadilan.
- Tidak mungkin internal Partai Demokrat berani dan yakin melakukan GPKPD tanpa adanya dukungan dari orang yang lebih kuat dan sokongan dana yang besar.
- Menurut sejumlah kader Partai Demokrat yang merasa dijebak, Moeldoko telah memberikan dana sebesar 25 persen dan menjanjikan akan memberikan sisanya jika dirinya telah menjadi Pimpinan Baru Partai Demokrat.
Baca Juga: Hubungan Prabowo dan Anies Baswedan Dikabarkan Memanas, Riza Patria: Enggak Ada Masalah
Menurut Teuku Riefky Harsya, berdasarkan alasan tersebut sudah jelas bahwa GPKPD bukan hanya masalah internal Partai Demokrat semata.
Pihaknya memberikan contoh kejadian penurunan Megawati dari posisinya sebagai ketua partai PDI pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI), 22 Juni 1996, yang disebabkan adanya campur tangan dari pihak eksternal, yaitu elemen pemerintah.
Sekjen Demokrat juga mengatakan, jika hal sejenis GPKPD dibiarkan dapat memicu pejabat pemerintahan yang memiliki ambisi politik dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika politik.***
