RINGTIMES BALI - Terungkapnya surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditulis oleh Bos Djarum Budi Hartono, tentu saja menuai kontroversi baru. Bukan hal yang baru jika setiap kebijakan di satu daerah dicampuri oleh para pengusaha. Lantas jika sudah demikian apakah PSBB akan tetap dijalankan?
Untuk diketahui, dalam surat yang ditulis pengusaha Budi Hartono itu terdapat pernyataan bahwa dirinya menolak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 14 September mendatang.
Surat dari orang terkaya di Indonesia ini untuk Presiden Jokowi telah diungkapkan oleh pengusaha asal Indonesia Peter F Gontha. Diberitakan sebelumnya, Peter memposting sebuah surat penolakan dari Budi.
Baca Juga: Budi Hartono Pengusaha Terkaya Surati Jokowi Tolak PSBB Total
"Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September, 2020," tulis Peter dikutip Ringtimes Bali dari Warta Ekonomi, Minggu 13 September 2020.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mereka menolak diberlakukan PSBB kembali. Salah satunya adalah karena aturan itu disebut terbukti tidak efektif membendung penyebaran wabah virus corona (Covid-19).
"Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB (total) kembali itu tidak tepat. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta," isi surat tersebut.
Baca Juga: Peter F Gontha Geram Dituding Asal Bikin Berita, Beberkan Surat Bos Djarum Budi Hartono ke Jokowi
"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tambahnya.
Kemudian, dalam surat tersebut menganggap alasan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB karena khawatir soal daya tampung Rumah Sakit di Jakarta, dinilai kurang masuk akal.
"Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," isi surat tersebut.
Baca Juga: Bagaimana Ini Bang Anies, Soal PSBB Jakarta Jokowi Nilai PSBM Lebih Efektif
Dalam surat juga disebutkan salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu misalnya dengan membangun rumah sakit darurat di pelabuhan, seperti yang dilakukan Singapura.
"Contoh Solusi terlampir: ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat" jelasnya.
Melihat hal tersebut, politikus Partai Demokrat sekaligus mantan sekretaris BUMN Said Didu pun turut memberikan komentar. Menurutnya hal tersebut merupakan gejala baru dalam tren 'orang kaya'.
Baca Juga: Polemik PSBB, Stafsus Presiden: 'Rem Mendadak' itu Nyetir Ugal-ugalan, Siap-siap Pake Sabuk Pengaman
Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @msaid_didu yang diunggah pada Minggu 13 September 2020.
"Gejala baru. Orang terkaya mengirim surat dan dibocorkan oleh orang kaya yang lain untuk 'atur kebijakan'," tulisnya.
"Kirain kirim sumbangan ke orang miskin ternyata kirim surat," tambahnya.***