Network
RINGTIMES BALI - Negara Vanuatu menuduh bangsa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua ternyata ada kaitannya dengan bangsa Melanesia dimana ras Papua adalah bagian dari Vanuatu. Vanuatu mengaku hingga kini belum merdeka karena Melanesia atau Papua masih dijajah Indonesia
Campur tangan Vanuatu terhadap Indonesia ini ternyata tanpa alasan, dikutip dari akun twitter @VeronicaKoman ia menjelaskan mengapa Vanuatu gigih membela bangsa Papua yang masih satu ras Melanesia dengan negara Vanuatu.
Simak artikel dibawah ini sampai habis.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Berikut kutipan @veronicakoman
Tau kenapa Vanuatu paling gigih bela West Papua?
Alm Walter Lini, bapak bangsa sekaligus Perdana Menteri pertama Vanuatu, pernah berikrar bahwa Vanuatu belum merdeka bila masih ada saudara Melanesia yang dijajah atau hidup di bawah penindasan bangsa lain.— Veronica Koman (@VeronicaKoman) September 29, 2020
Mau kenapa Vanuatu paling gigih bela West Papua?
Alm Walter Lini, bapak bangsa sekaligus Perdana Menteri pertama Vanuatu, pernah berikrar bahwa Vanuatu belum merdeka bila masih ada saudara Melanesia yang dijajah atau hidup di bawah penindasan bangsa lain.
Atas status twitter nya ini tak sedikit yang menghujat Veronica Koman. Sosok Veronica Koman adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang dikenal akan advokasinya untuk isu-isu pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga: Vanuatu Tuding Indonesia Langgar HAM di Papua, 'Tampar Balik' di PBB: Jangan Ceramahi Negara Lain
Atas unggahannya itu, dibalas oleh akun @PapuaSa
Tak lupa juga peran Andy Ayamiseba dan band Black Brothers yg pada tahun 1983 exile kesana juga turut mendukung re-election campaign Walter Lini. Dan selama itu pula campaign yg dilancarkan oleh Black Brothers tentang FWP di Vanuatu, PNG, dan di MSG juga digaungkan.— PapuaituSa (@gervayali) September 29, 2020
Ia menulis demikian :
Tak lupa juga peran Andy Ayamiseba dan band Black Brothers yg pada tahun 1983 exile kesana juga turut mendukung re-election campaign Walter Lini. Dan selama itu pula campaign yg dilancarkan oleh Black Brothers tentang FWP di Vanuatu, PNG, dan di MSG juga digaungkan.
Artinya, bukan hanya peran alm Walter Lini saja melainkan masih banyak lagi tokoh lain yang menggaungkan Papua merdeka.
Baca Juga: 7 Fakta Menarik Negara Vanuatu 'Fitnah' Indonesia, jadi Negara Terindah tapi Kanibal
Lantas mengapa negara Vanuatu sangat ngotot menyerang Indonesia di PBB dan apa alasan mereka ngotot supaya Papua Barat keluar dari NKRI? Berikut ini alasannya sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari id.quora.com.
Pemerintahan Vanuatu dari Awal kemerdekaan sudah memiliki spirit anti kolonialisme dan non-blok. Bahkan Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Lini, pernah bilang kalau Vanuatu tidak akan merdeka penuh sampai seluruh wilayah Melanesia bebas dari cengkeraman penjajah.
Oleh karenanya, Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Lini, menjalin hubungan dengan negara-negara blok kiri, Kuba dan Libya. Selain itu Vanuatu juga bergabung dengan Gerakan Non Blok. Dukungan beberapa gerakan kemerdekaan di kawasan Melanesia oleh Vanuatu juga tidak terlepas dari Nilai-Nilai Melanesia.
Baca Juga: Viral karena Aksinya Kecam Vanuatu, Ini Sosok Silvany Austin, Banjir Dukungan Bela Indonesia
Nilai-nilai Melanesia, Wantok dan Kastom menjadi komponen utama dalam semangat Pan Melanesia. Wantok adalah sebuah sistem kekerabatan atas dasar persamaan suku, tempat tinggal, agama, dan ras.
Kastom muncul sebagai reaksi atas penjajahan eropa di tanah Melanesia dimana pada masa itu mereka merendahkan budaya asli. Oleh karenanya Kastom adalah sebuah sistem untuk mempertahankan budaya-budaya asli dari pengaruh barat.
Dengan Melanesian values di atas, Kastom dan Wantok, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini menggagas berdirinya Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 1986. Vanatu dan MSG juga mendukung Front Pembebebasan Kanak (Gerakan kemerdekaan dan partai ini juga bergabung ke kelompok ini.
Baca Juga: Kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5 Cair? Cek Jadwal nya Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
Pada awal pendirian MSG, isu Papua jarang dibahas. Isu-isu kemerdekaan Papua mulai muncul pada periode 2000an di kawasan pasifik. Vanuatu, Nauru, dan Tuvalu menyampaikan dukungan kemerdekaanya kepada Papua pada tahun 2000 dalam sidang milenium PBB.
Dua tahun kemudian, untuk pertama kalinya delegasi OPM turut hadir dalam Konferensi Pasifik Island Forum ke 31 di Kiribati pada tahun 2002.
Representatif kantor OPM didirikan dan banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Papua yang menetap di Vanuatu.
Puncaknya pada tahun 2010, Vanuatu dengan nilai-nilai Melanesianya mengeluarkan rancangan undangan yaitu Wantok Blong Yumi Bill dimana Vanautu mendukung penuh Gerakan Papua Merdeka, mengupayakan Papua untuk mendapatkan status pengamat dalam MSG dan membawa isu Papua di PBB.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 10 Ucapan Peringatan G30S PKI untuk Mengenang Jasa Pahlawan Revolusi
Indonesia melakukan politik diplomasinya kepada Vanuatu pada masa Perdana Menteri Sato Kilman dengan sumbangan ambulan, komputer, peralatan pertanian, dan bahkan ada isu untuk latihan bersama dengan Indonesia.
Spontan, tindakan Sato Kilman menuai kecaman dari pihak gereja dan parlemen. Karena hubungannya dengan Indonesia, Parlemen Vanuatu mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Sato Kilman dan dia mundur pada Maret 2013.
Pengganti Sato Kilman, Moana Carcasses, Perdana Menteri Vanuatu pertama yang membawa isu Papua ke Sidang PBB pada tahun 2013.
Baca Juga: 4 Fakta Tragedi G30S PKI, Penculikan Jenderal TNI di Balik Peristiwa Sejarah Kelam Indonesia
Tahun berikutnya, dia juga membawa isu yang sama pada sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB. Bahkan dia pernah tertangkap kamera mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengajukan proposal untuk bergabung ke MSG sebagai pengamat dan setahun kemudian diterima. Diterimanya ULMWP sebagai observan di MSG menjadi pukulan telak bagi Indonesia.
Akhirnya Indonesia mengadakan Festival Budaya Melanesia di Kupang pada tahun 2015 dan Vanuatu tidak terlibat.***
