Network
RINGTIMES BALI – Juru bicara pemerintah Jepang Katsunobu Kato mengatakan pada Senin, 1 Maret 2021 bila Kepala hubungan masyarakat (humas) perdana menteri Jepang Maika Yamada mengundurkan diri usai mengakui acara makan malamnya sebesar 70.000 Yen atau sekitar Rp10 juta yang dibayarkan oleh seorang penyiar.
Yamada kini tengah dirawat di rumah sakit selama dua minggu karena sakit dan tidak dapat menjalankan tugasnya.
Ia baru-baru ini santer diperbincangkan di kalangan anggota parlemen oposisi di Parlemen tentang acara makan malamnya pada 2019.
Baca Juga: Jepang Cabut Keadaan Darurat Covid-19 untuk 6 Prefektur
Lebih lanjut, Yamada sebelumnya mengatakan dirinya tidak ingat atau tidak sepenuhnya menyadari keadaannya.
Dilansir Ringtimesbali.com dari situs AP News menjelaskan bila tugas Yamada untuk memilih wartawan yang akan mengajukan pertanyaan pada setiap konferensi pers Perdana Menteri Yoshihide Suga.
Adapun penyiar yang dimaksud merupakan Tohokushinsha Film Corp, tempat putra Perdana Menteri Suga bekerja.
Baca Juga: Departemen Keamanan AS Minta Maaf Telah Dukung Jepang atas Klaim Senkaku
Hal itu pun telah menimbulkan kecurigaan terhadap kondisi Jepang di mana pekerjaan memberikan pertanyaan saat konferensi sering sulit didapat tanpa koneksi.
Bagi pejabat Jepang yang ketahuan menerima wining dan dining mewah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang etika birokrat.
Selain itu, terdapat beberapa acara makan malam seperti itu yang diduga diterima oleh para pejabat kementerian, termasuk ongkos taksi.
Baca Juga: 4 Alasan Anak-anak di Jepang Diakui Tersehat di Dunia, Orang Tua Wajib Tahu
Lebih lanjut, beberapa pejabat birokrat dari kementerian telah dilaporkan atas dugaan menerima jamuan makan. Satu bulan lalu diberitakan jika Presiden Tohokushinsha telah mengundur kan diri bulan lalu.
Sebelum menjadi kepala humas Perdana Menteri Suga, Yamada diketahui pernah memegang jabatan sebagai pekerjaan birokrasi lain.
Ia menjadi pengawas telekomunikasi di kementrian dimana Suga menjadi seorang menteri sebelum kini menjadi perdana menteri.
Baca Juga: Jepang Beri Kompensasi Rp6 Miliar Bagi Warga yang Meninggal Akibat Vaksin Covid-19
Kementerian tersebut memiliki wewenang untuk memberikan hak penggunaan bandwidth kepada lembaga penyiaran.
Kemarahan publik terhadap pemerintahan Suga telah meningkat di tengah skandal dan ketika Jepang terus maju dengan Olimpiade Tokyo meskipun padenmi Covid-19 menghantui
Selain itu, Yamada dinilai sebagai panutan kepemimpinan perempuan di negara yang tertinggal dalam kesetaraan gender tersebut.***
