RINGTIMES BALI - Setelah dilakukannya kudeta Myanmar. Pendukung Aung San Suu Kyi telah menyerukan pembebasannya agar hasil pemilu Myanmar tahun 2020 diakui. Pihak militer malah tuai kecaman.
Pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi dan puluhan tokoh politik yang ditahan oleh militer, setelah adanya kudeta Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021. Hal tersebut membuat pihak militer tuai kecaman dari masyarakat Myanmar.
Sejak terjadinya kudeta Myanmar, keadaan kota utama Myanmar, Yangon, tenang. Tetapi secara online banyak orang mengubah gambar media sosial mereka menjadi merah untuk menandakan dukungan mereka untuk Aung San Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan November 2020.
Baca Juga: Biden Ungkap Kongres Perlu Bertindak Atas Bantuan Covid-19 Sebesar 1,9 Triliun Dolar AS
Di malam hari, warga menggedor pot logam, protes simbolis terhadap militer. Beberapa menyalakan lilin di balkon mereka sebagai protes terhadap militer, yang sebelumnya menguasai Myanmar selama sekitar lima dekade.
Kampanye pembangkangan sipil muncul di antara para dokter di beberapa kota, yang mengatakan mereka tidak akan bekerja di bawah militer.
Sebuah pernyataan di halaman Facebook May Win Myint, seorang pejabat Liga Nasional untuk Demokrasi, mengatakan komite eksekutif partai mendesak militer untuk mengakui hasil pemilihan November dan menyerukan sesi parlemen yang akan dimulai minggu ini untuk dilanjutkan. Itu juga menyerukan pembebasan segera Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Biden Ambil Langkah Tegas Pada Rusia, Sebut Ada Campur Tangan Pemilu Hingga Penangkapan Navalny
Tindakan militer tersebut memicu kecaman internasional yang meluas, dengan presiden AS, Joe Biden, mengancam sanksi dan menyerukan kepada pemerintah untuk menekan militer agar membebaskan tahanan. Dewan keamanan PBB akan bertemu pada Selasa untuk membahas masalah tersebut.
Militer telah mengklaim tindakannya sejalan dengan konstitusi Myanmar tetapi hanya memberikan sedikit tanggapan terhadap banjir kritik asing.
Ratusan anggota parlemen Myanmar tetap dikurung di dalam perumahan pemerintah di ibu kota. Seorang anggota parlemen yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Associated Press.
Baca Juga: Malaysia Ingin Bangun Tembok Perbatasan di Indonesia, Sebut Cegah Imigran Gelap
Dia dan sekitar 400 orang lainnya dapat berbicara satu sama lain di dalam kompleks dan berkomunikasi dengan konstituen mereka melalui telepon, tetapi tidak diizinkan meninggalkan kompleks di Naypyitaw. Polisi berada di dalam kompleks dan tentara berada di luar, tambahnya.
Namun banyak warga Myanmar yang marah. “Militer telah memerintah kami selama lima dekade. Butuh banyak upaya bagi kami untuk mendapatkan demokrasi dan itu hilang begitu saja, dalam semalam. Kami tidak lagi mengharapkan sesuatu yang baik dari negara ini," kata Khin, seorang guru.
“Sedangkan untuk militer, mereka tidak memiliki sedikit pun empati. Mereka bersedia membunuh warga sipil untuk keuntungan egois mereka sendiri. " Dia dulu hanya tidak menyukai militer.Sekarang saya benar-benar muak dengan mereka. Mereka sekelompok monster,” tambahnya.
Baca Juga: Pendiri The Lincoln Project Terbukti Melakukan Pelecehan Melalui Online
Myae, seorang pedagang ekspor yang melarikan diri ke Thailand selama pemberontakan pro-demokrasi 1988, mengatakan dia dalam keadaan menyangkal.
“Saya ingin pemerintah kita kembali. Entah itu, atau campur tangan dari negara lain. Saya benar-benar meremehkan orang-orang ini (militer)," katanya.
"Mereka tidak sah dan buta huruf. Mereka tidak memiliki kemampuan, atau hak, untuk memerintah kita. Mereka tidak menghormati rakyat,” ungkapnya dikutip dari The Guardian.
Baca Juga: Jepang Perpanjang Masa Darurat Nasional Akibat Covid-19
"Dia takut pembangunan negara, serta pekerjaan dan pendapatannya sendiri, akan terganggu. Tapi kami sedang menonton dan kami berharap. Ini bukanlah akhir. Sejarah akan berulang berulang kali," ujarnya.
Sementara beberapa petugas kesehatan mengatakan mereka akan menolak untuk bekerja di bawah militer. Kelompok aktivis Jaringan Pemuda Yangon, salah satu yang terbesar di negara itu, mengatakan pihaknya juga telah meluncurkan kampanye pembangkangan sipil.
Salah satu tanda pertama dari aksi protes terorganisir terhadap kudeta militer. Federasi Serikat Mahasiswa Seluruh Burma (ABFSU) juga mendesak pegawai pemerintah untuk berhenti bekerja untuk kabinet baru.
Baca Juga: China Kembali Kirim Pesawat Tempur, Amerika Serikat Siap Dukung Taiwan
Beberapa warga negara Myanmar meminta masyarakat internasional untuk menekan militer. Dewan keamanan PBB telah dikritik karena kegagalannya menanggapi pelanggaran sebelumnya oleh militer.
Seperti tindakan keras di negara bagian Rakhine pada tahun 2017, yang memaksa 700.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Mereka tetap terdampar di kamp pengungsi yang jorok dan sempit di perbatasan.***