Network
RINGTIMES BALI - Munculnya polemik pengelolaan pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Bunda, Negara, ternyata disikapi oleh Bendesa Pakraman KertHa Jaya, Kelurahan Pendem, Jembrana.
Bendesa Pakraman Kertha Jaya I Wayan Diandra kepada redaksi, Minggu (23/8) mengatakan, Desa Pakraman Kertha Jaya, Pendem tidak pernah menggugat atau mempermasalahkan pengelolaan parkir RSU Bunda, Negara. Apalagi sampai melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian.
Demikian halnya, dirinya baik sebagai Bendesa Pakraman Kertha Jaya ataupun sebagai pribadi tidak pernah melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian ataupun kepada wartawan atau media manapun.
Baca Juga: Update Corona Dunia: Minggu 23 Agustus 2020, Positif 23,3 Juta Jiwa, Kematian 800 Ribu Lebih
"Yang mempermasalahkan bahkan sampai lapor kepolisi masalah pengelolaan parkir RSU Bunda, Negara justru I Yoman Pika selaku pribadi bukan desa pakraman," tegasnya.
I Nyoman Pika menurut Diandra yang mempermasalahkan pengelolaan parkir RSU Bunda tersebut konteknya sebagai pribadi, bukan mewakili Desa Pakraman Kertha Jaya meskipun dia itu jabatannya sebagai Ketua Pamucuk.
Pika menurut Diandra dalam tidakannya, baik melapor/kordinasi dengan pihak kepolisian ataupun memberikan keterangan ke media tidak pernah berkordinasi dengan dirinya sebagai Bendesa Pakrama Kertha Jaya dan tidak melalui parum (rapat) desa pakraman atau rapat pamucuk desa pakraman.
Baca Juga: Spoiler Anime Boruto Episode 162-164, Yosh Bersiap Arc Kara
"Karena itu saya sebagai Bendesa Pakraman Kertha Jaya keberatan dengan pemberitaan yang berjudul 'Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Buda Jembrana Didugat Desa Pakraman Kertha Jaya' sehingga saya perlu meluruskannya. Meskipun dalam isi berita tidak menyinggung desa pakraman yang menggugat," ujar Diandra.
Untuk diketahui, sejak tahun 2012, pengelolaan parkir RSU Bunda, Negara diserahkan kepada pihak penyanding. I Nyoman Pika sebagai Ketua Pamucuk di Desa Pakraman Kertha Jaya menyebutkan pengelolaan parkir tidak pernah berkontribusi terhadap desa pakraman.
