Network
Demikian halnya saat proses penjaringan di tingkat partai, hendaknya jeli melihat peluang dan keseriusan dari ASN yang ingin maju. Jangan sampai celah kelonggaran PKPU 1 tahun 2020 menjadi bumerang bagi partai jika ingin mengusung calon dari ASN.
Baca Juga: Pelayanan SKCK On The Sport, Masyarakat Dimudahkan Dalam Hal Pengurusan
"Tapi kalau untuk ranah Partai Politik saya tidak berani dan tidak bisa banyak komentar karena disana ada unsur 'komando' jika pusat sudah memutuskan, daerah wajib mengikuti," tuturnya.
Namun dirinya melihat khususnya di Golkar dalam mengeluarkan Rekomendasi sepertinya tidak melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya yang terjadi di Jembrana itu sendiri. Tidak melihat bagaimana suara masyarakat Jembrana dan lainnya.
Seperti yang diberitakan di sejumlah di Media baru-baru ini. Rekomendasi dari DPP Golkar belum bisa disambut dengan gembira oleh DPD khususnya Jembrana karena dirasakan rekomendasi tersebut lahir tanpa mempertimbangkan suara masyarakat Jembrana.
Baca Juga: 'Sakit hati' Ibu Yodi Tak terima Anaknya Dibilang Bunuh Diri, Masak Bunuh Diri Banyak Tusukan
Terkait syarat pendaftaran calon di Golkar sendiri untuk awal penjaringan beberapa waktu lalu, jelas sekali terlihat ada beberapa persayaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon baik untuk ASN atau Anggota TNI/Polri yang masih aktif.
Contoh saat salah satu anggota Polri aktif yang berniat maju dan mendaftar melalui Golkar, langsung membuat surat pernyataan permohonan mengundurkan diri dari kesinasan Polri dan ditindaklanjuti dengan proses di lembaga Polri sehingga dinyakan syah mundur dari anggota Polri dan lolos seleksi administrasi, sebelum melangkah ke pendaftaran di KPU.
Tapi sangat berbeda dengan bakal calon dari ASN lainnya, yang berdinas di Pemkab Kediri, Jatim saat ini belum sama sekali mengajukan pengunduran diri sehingga statusnya masih ASN, namun telah direkomendasi oleh DPP Golkar.
Baca Juga: Kegelisahan Yodi Sebelum Kematian, Polisi Enggan Mengungkap
