RINGTIMES BALI- Penyuluhan pendidikan hukum bagi anak-anak penting dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan.
Sosiolog asal Universitas Negeri padang (UNP) Sumatera Barat Erianjoni di Padang, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa kebanyakan anak tidak mendapatkan pengetahuan hukum yang cukup, sehingga cenderung melakukan pelanggaran hukum
“Anak-anak ini tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup sehingga terjadi pelanggaran hukum,” ucap Erianjoni, dilansir dari Antara, Senin, 20 Maret 2023.
Ia melihat, tidak sedikit kasus anak yang berhadapan dan terlibat langsung dengan hukum, misalnya sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini terjadi akibat pengaruh dari berbagai faktor, salah satunya ialah minimnya pengetahuan anak soal hukum.
Baca Juga: IDI Sebut Penggunaan Obat Tradisional Harus Sesuai Standar BPOM
Menurut Erianjoni, anak yang minim pengetahuan tentang hukum, tanpa sadar menjadi sering melanggar hukum. Inilah yang menjadi penyebab mereka termasuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum.
Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah pengaruh media sosial. Penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak karena ingin meniru gaya (style). Contohnya, anak melihat konten pornografi kemudian menirukan kembali yang mereka lihat.
Selain itu, tingkat individualisme yang makin meningkat terutama pada kota-kota besar, membuat setiap orang tidak begitu peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Contohnya, ketika ada anak masuk ke rumah bersama teman lawan jenis, tidak ada yang melarang.
Padahal jika dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi pemicu anak melakukan tindakan asusila dan penyimpangan.
Baca Juga: Korea Selatan Cabut Aturan Wajib Masker di Transportasi Umum
Oleh sebab itu, peran masyarakat dan orang tua sangat diperlukan, khususnya untuk lebih aktif mengawasi pergaulan anak.
Selanjutnya, Erianjoni menjelaskan mengenai pentingnya dasar atau gambaran hukum secara umum yang harus sudah diberikan atau diajarkan pada anak mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sederajat.
“Misalkan kita mengedukasi kalau membunuh ini sanksinya, kalau melanggar di media sosial ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Erianjoni.
Erianjoni menilai masyarakat dan anak-anak harus memiliki rujukan hukum yang ditakuti demi meminimalisir terjadinya perilaku tanpa arah.
Baca Juga: Marak Penawaran Paket Wisata Nyepi di Bali, Dispar Minta Tak Gunakan Istilah Agama
Sementara itu, pada tahun 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menjalankan program pembinaan atau penyuluhan hukum terpadu.
Penyuluhan dilakukan dalam rangka mengedukasikan siswa didik mengenai dampak cyber bullying, bahaya narkoba, penggunaan media sosial yang benar dan bijak, serta pengetahuan hukum yang dinilai penting bagi peserta didik.***