Network
"Dapat menjadi stigma negatif. Dua event batal karena urusan politik. Piala Dunia U20 batal karena Pak Gubernur Bali menolak Timnas Israel. Lalu kalau ANOC World Beach Games 2023 Pak Gubernur kan sudah membuat alibi di bulan April menyatakan mendukung tapi dukungannya itu seperti apa kalau akhirnya batal begini? Apakah ada unsur trade politik?," ujarnya.
Dia pun mengaku tidak habis pikir dengan dalih tidak adanya dukungan anggaran pemerintah. Menurutnya yang menjadi pertanyaan publik ialah penyebab dari tidak turunnya anggaran ini apakah pemerintah pusat atau malah Pemprov Bali melalui perintah Gubernur Koster.
"Kok bisa dibilang tidak ada anggaran? Kegiatan pemerintah kan sudah dianggarkan setahun sebelumnya. Dan ini satu bulan sebelum acara. Lalu kalau benar tidak ada anggarannya dari pemerintah ini yang mana tidak ada, pemerintah pusat atau pemerintah Bali? Ini masih gelap, saru gremeng. Jangan sampai ini bias, jadi masalah politik kemana-mana," kata Panji Astika.
"Jangan-jangan Piala Dunia U-17 nanti batal lagi, alasannya anggaran lagi. Ini jadi stigma negatif dan sangat buruk untuk Bali dan Indonesia," pungkas pria yang juga bakal caleg DPRD Bali dari Dapil Tabanan dari Partai Gerindra ini.
Sepertinya diberitakan, mundurnya Bali sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 diumumkan oleh Association of National Olympic Committees (ANOC) lewat situs resmi mereka, Selasa (4/7/2023) malam WIB. ANOC adalah organisasi yang membawahi Komite Olimpiade dari 206 negara.
ANOC memastikan World Games 2023 batal digelar dampak dari mundurnya Bali jadi tuan rumah. Mereka menilai mustahil mencari negara tuan rumah baru dengan hanya berjarak satu bulan dari tanggal pelaksanaan ajang ini.
"Sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan ANOC General Assembly pada Agustus 2023," bunyi pernyataan ANOC.
ANOC juga mengungkap alasan mundurnya Bali menjadi tuan rumah World Beach Games 2023. Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengambil keputusan Bali mundur dari tuan rumah karena masalah anggaran yang tidak turun dari pemerintah.
"KOI menyatakan keputusan itu diambil setelah anggaran tidak dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak ada waktu lagi untuk menyelenggarakan ajang ini. ANOC sangat kecewa dengan tindakan KOI yang akan membuat atlet dari 100 NOC yang memenuhi syarat tidak dapat memenuhi ambisinya untuk berlaga di ajang ini," ungkap ANOC.
Disisi lain dukungan terus berdatangan kepada Agung Manik Danendra AMD untuk terus konsisten menyuarakan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali. Selama ini AMD memang terus melakukan kritik terhadap kebijakan Gubernur Koster dan memberikan berbagai masukan yang pro rakyat seperti dana proyek mercusuar Gubernur Koster mestinya dibawa ke program bantuan dana bergulir UMKM melalui LPD, penguatan koperasi rakyat, mengoptimalkan uang bantuan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali, dan banyak hal yang dapat dilakukan dengan uang sebanyak itu.
