Network
RINGTIMES BALI – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kunci untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di Indonesia.
Anggota DPR RI tersebut mengatakan Kemenkes menjadi kunci putusan. Jika menterinya memiliki political will yang baik, maka akan dilaksanakan. “Pengadaan vaksin selama dua tahun terakhir ini saja bisa berjalan mulus, kenapa vaksin halal malah tersendat,” ucapnya pada Sabtu, 14 Mei 2022 dikutip dari Antara.
Anggota DPR RI Komisi IX tersebut meminta pemerintah agar melaksanakan putusan MA terkait kewajiban untuk penyediaan vaksin halal untuk masyarakat.
Baca Juga: Ketua DPRD Bali Apresiasi Kinerja Gubernur Wayan Koster: Kepemimpinan Tegas dan Pemberani
Pelaksanaan putusan MA itu merupakan cerminan bagi tegaknya supremasi di Indonesia. Jika putusan tersebut diabaikan, Saleh Partaonan Daulay khawatir akan menjadi hal buruk ke depannya dalam membumikan Indonesia sebagai negara hukum.
Ia juga menyayangkan pihak Kementerian Kesehatan terkesan mendiamkan putusan tersebut. Padahal, pihak kementerian tersebut memiliki juru bicara yang bisa memberikan tanggapan akan hal itu.
Menurutnya, sudah banyak pihak yang turut menyuarakan agar keputusan MA segera dilaksanakan. Mulai dari politisi, akademisi, LSM, MUI, dan tokoh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, namun disuarakan dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Kemenag dan Garuda Indonesia Sepakat Terbangkan Jemaah Haji 2022 Melalui 9 Embarkasi
Baginya, seluruh pihak ingin mendengar alasan yang melatarbelakangi putusan yang belum dilaksanakan tersebut. Menurut Saleh jika diam terus dan tidak ada kebijakan yang diperbarui, orang-orang akan berpikir bahwa hal itu telah diabaikan.
“Kan bisa saja dijelaskan, misalnya putusan itu tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bisa juga karena vaksinnya tidak tersedia. Bisa juga karena sedang perbaikan regulasi dan aturan turunannya,” ucapnya.
