Network
RINGTIMES BALI - Sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda di Bali menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebabkan demokrasi negeri ini berada di titik nadir.
Kritikan keras pun terucap, apalagi saat menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi dianggap secara terang benderang memihak ke salah satu pasangan capres tertentu dan hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan pelangaraan dan kecurangan dalam 'pesta demokrasi' Pemilu.
"Saya kira pemerintah sudah semakin berani melakukan penyimpangan kaidah-kaidah bernegara. mulai dari otak-atik Putusan MK, hingga cawe-cawe pejabat negara dan presiden dalam helatan Pemilu 2024. Hal ini memalukan, jika etika dan moral sudah dikangkangi, mau dibawa kemana bangsa ini," ungkap perwakilan elemen mahasiswa dan pemuda Bali, Made Gerry Gunawan, pada Minggu (4/2/2024) di Denpasar.
Lebih lanjut menurut Gerry yang juga Wakabid Agitasi dan Propaganda DPD GMNI Bali ini menilai, tindakan Presiden Jokowi dalam kancah perpolitikan saat ini dianggapnya telah melewati batas, contohnya seperti melanggar kaidah-kaidah demokrasi.
"Hal itu kami nilai sebagai penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia," tutur Gerry.
Baca Juga: Bupati Tamba Serap Usulan dan Harapan Masyarakat Melalui Forum Musrenbang
Sementara dalam pernyataan sikap dari elemen mahasiswa dan pemuda Bali yang dibacakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Wayan Tresna, ada beberapa poin dan kecaman yang disampaikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Yakni kritikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait lolosnya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres yang dinilai sarat akan praktik KKN.
Lalu mereka juga menyorot netralitas presiden dan sejumlah pejabat negara, berikutnya terkait kebebasan berpendapat dan penanganan pelanggaran HAM yang dinilai tidak tuntas, lalu ada kecaman terkait politik identitas, serta yang terakhir mereka meminta penguatan terhadap nilai-nilai pancasila guna menghindari merosotnya demokrasi.
"Kami pun bersepakat bahwa demokrasi hari ini sedang tidak baik-baik, sehingga untuk menyelamatkannya, maka di Pemilu 2024 adalah momentum tepat untuk menghukum rezim yang ugal-ugalan," seru Wayan Tresna.***
