Network
Luhut menekankan bahwa digitaliasi juga merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, selain dengan hilirisasi, dana desa, harga komoditas.
Selain PeduliLindungi, ia juga menilai bahwa e-katalog merupakan salah satu bentuk kesuksesan yang berhasil dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Luhut mengatakan bahwa ada potensi pengadaan barang atau jasa pemerintah mencapai Rp1.600 triliun, yang 90 persennya dipasok melalui impor.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong agar angka belanja pemerintah dilakukan di Indonesia, sehingga perputaran roda ekonomi berlangsung di dalam negeri.
Baca Juga: Siap Amankan Rangkaian Hari Raya Nyepi, Polres Tabanan Kerahkan 732 Personel
Berdasarkan catatan Kemenko Marves, realisasi belanja untuk produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN pada tahun 2022 mencapai jumlah Rp698,68 triliun dari komitmen Rp1.001,26 triliun.
Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja PDN sebanyak 95 persen dengan penayangan PDN di e-katalog sebanyak 5 juta produk.
Ia menilai bahwa alasan penerimaan pajak yang naik sebesar 48,6 persen itu dari adanya efisiensi.
Dengan begitu, Indonesia mampu membangun ekosistem digital yang berdampak pada pengurangan korupsi serta dapat mendorong inovasi anak bangsa Indonesia.***
