Network
Gugatan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai (DPP) Prima Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal Dewan DPP Prima Dominggus Oktovianus Tobu Kiik selaku pihak penggugat KPU yang diwakili oleh Ketua Umum KPU Hasyim Asyari sebagai tergugat.
Majelis Hakim, dalam putusannya menyebut menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Baca Juga: GAMKI Semarang Gelar Seminar Bersama Lentara dan Kemenag, Harus Hadapi Masalah dengan Adil
Majelis menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam hal verifikasi administrasi oleh tergugat.
Putusan tersebut turut menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan tersebut diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.
Sementara itu, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo menyampaikan bahwa KPU harus menyatakan banding jika tidak sependapat dengan putusan dan banding harus dilakukan terhitung 14 hari sejak putusan dikeluarkan.
Baca Juga: Akademisi Unud Nilai Penundaan Pemilu 2024 sebagai Ancaman Terhadap Demokrasi di Indonesia
“Saya belum lihat apakah KPU itu menyatakan banding. Akan tetapi, saya melihat di media bahwa KPU menyatakan banding, tentunya sejak hari ini terhitung 14 hari tergugat harus menyatakan banding kalau tidak sependapat dengan putusan itu. Setelah itu, kita tunggu putusan bandingnya seperti apa,” ujar Zulkifli Atjo.***
Cek berita seputar Nasional lainnya di Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.
