Network
RINGTIMES BALI – Kebijakan Baru Pemerintah, PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang sampai dengan akhir Juli atau 31 Juli banyak mendapat keluhan dari warganet.
Pasalnya, PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3-20 Juli ini, kini mengalami perubahan sampai dengan akhir Juli mendatang.
Kabar tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat.
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir Effendy selaku Menko PMK, dikutip dari akun instagram @infodenpasar.
Selain itu, Muhadjir juga menuturkan bahwa keputusan yang dibuat ini dapat menimbulkan banyak risiko ke depannya.
Risiko yang dimaksud yaitu cara untuk menyeimbangkan antara mendipsiplinkan warga yang menaati protokol kesehatan sesuai standard PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Pemerintah Putuskan PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli
Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah menerapkan PPKM Darurat ini berharap agar laju penyebaran Covid-19 segera melandai.
Sementara itu, banyak masyarakat yang mengeluh terkait perpanjangan PPKM Darurat ini lantaran menghambat perekonomian para pekerja sehingga tidak memiliki pendapatan.
Hal ini dikarenakan selama adanya PPKM Darurat di Jawa dan Bali banyak masyarakat yang harus menutup usahanya dan tidak bisa bekerja seperti normalnya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemerintah Beri Bantuan Beras untuk Masyarakat Terdampak
“Sya tidk butuh bntuan sbnr’a pak,,toh jga gak bakaln dpat,, Saya cuma butuh PARIWISATA BALI CEPAT BUKA, Agr bisa kerja normal sprti dulu lgi,, itu saja cukup,” ujar @anggreny_97, dikutip dari akun instagram @infobadung.
“Dan anehnya ketika PPKM malah makin byk yg kena.. Apa msh mau dilanjutin?? Orang butuh makan biar imunnya terjaga, makan butuh makanan, makanan dibeli dg uang, uang di cari dg bekerja, apa saya perlu eja biar mudeng..” kata @sr91_26
“Kenapa bukan pakar kesehatan dan epidemiologi yg di ajak rapat?kan ini masalah kesehatan dan penyakit........tidak mungkin negara tidak sanggup menanggung bansos.......coba harta sitaan dari para koruptor dan gaji seluruh pejabat di bagikan kepada rakyat pasti mampu.....kita ga bisa kerja ga bisa makan,tapi cicilan dan pajak tetap wajib kita bayar.....” sahut @derrick_bjm.***
