RINGTIMES BALI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali menggelar penyuluhan serta sosialisasi hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menyasar beberapa titik lokasi di Kabupaten Klungkung, pada Rabu (2/8/2023).
Beberapa titik lokasi tersebut diantaranya, di Kantor Camat Klungkung, Jalan Raya Besakih No 1 Semarapura, lalu di Kantor Desa Sampalan Tengah dan Kantor Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, serta di Kantor Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan, dipilihnya Kabupaten Klungkung sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi ini karena di Kabupaten berjuluk "Bumi Serombotan" ini, seluruh desa dan kelurahannya telah menyandang status sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Selain itu, Anggiat menyampaikan salah satu tugas dan fungsi dari Kemenkumham yaitu berkaitan dengan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, juga pengembangan budaya hukum seperti melalui penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum.
"Hal ini sejalan dengan visi Kemenkumhan guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan kemajuan dan pencapaian pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia," jelas Anggiat.
Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan perumusan KUHP ini tentu tidak berhenti sampai dengan diundangkannya saja, apalagi secara nasional KUHP ini baru berlaku tahun 2026 mendatang.
"Sehingga terdapat masa transisi selama 3 tahun sebelum mulai diberlakukan. Maka itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami," ujarnya.
Lebih lanjut, Anggiat mengatakan kegiatan penyuluhan hukum ini juga dilaksanakan secara serentak di 33 kantor wilayah Kemenkumham dan diadakan di 78 titik pelaksanaan kegiatan, hal ini sesuai dengan peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau HUT Kemenkumham ke-78 yang jatuh pada 19 Agustus 2023 mendatang.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Ketut Mas Ananda menyampaikan apresiasinya karena dipilihnya Klungkung sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan.
Dia menyebutkan beberapa program Kemenkumham seperti Desa Sadar Hukum, Posyankumhandes dan Kadarkum, serta pelaksanaan paralegal telah terbentuk dan terlaksana dengan baik.
"Saya berharap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum seperti ini dapat lebih rutin dilaksanakan, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlangsung," ucap Bagus Mas Ananda yang hadir mewakili Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.
Selain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung, kegiatan ini turut dihadiri Kadiv Yankumham, Kabid Pelayanan Hukum, Camat Klungkung, Kabag Hukum Setda Kabupaten Klungkung, Kepala Desa se-Kabupaten Klungkung, Penyuluh Hukum Kanwil Bali serta para peserta sosialisasi.*