RINGTIMES BALI- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen untuk mengawal setiap pembangunan di kawasan perbatasan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan negara.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, di Jakarta dan dibuka langsung oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua pengarah BNPP Mahfud MD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian menerangkan bahwa, pelaksanaan Rakordal 2023, sangat penting dilakukan guna mengevaluasi, optimalisasi pengelolaan wilayah batas negara, serta kawasan perbatasan.
Forum ini juga, dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan pada wilayah perbatasan negara secara terpadu, dan tentunya berkesinambungan.
“Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu, terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara,” ucap Tito, dikutip dari Antara, Kamis 25 Mei 2023.
Lebih lanjut dijelaskan Tito bahwa, Indonesia merasakan dampak pandemi COVID-19 selama kurang lebih tiga tahun.
Baca Juga: Daftar Anggota DPR yang Mendukung dan Menyerang Mahfud Perihal Dugaan Transaksi Janggal Rp349 T
Hal ini yang menyebabkan terhambatnya target-target pembangunan, yang sudah direncanakan sebelumnya. Target pembangunan ini, termasuk pembangunan di kawasan perbatasan negara.
Meskipun demikian, lanjut Tito, pembangunan yang sempat terhambat dan target-target yang belum tercapai, akan segera dilanjutkan kembali. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda.
Menurut Tito, proses pelaksanaan, perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan pada wilayah perbatasan negara, sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah antartingkat, secara sinergis.
Pelaksanaan Rakordal 2023, dinilai Tito, mampu memperkokoh dan memperkuat komitmen bersama, dalam rangka mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan, dan beranda negara.
Sehingga, penguatan kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan, dan keutuhan bangsa, dapat terus dijaga serta ditingkatkan.
Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya untuk di kawasan perbatasan, mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang kemudian dijelaskan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.
Sementara itu, total kumulatif dana yang sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi, untuk pembangunan kawasan perbatasan negara, pada tahun 2023, mencapai Rp7,7 triliun, yang terdiri atas sejumlah kegiatan.
Kegiatan yang dimaksud meliputi pembangunan dari segi penegasan batas negara, pengelolaan potensi daerah, lintas batas negara, dan pembangunan infrastruktur.***
Baca Juga: DPR Nilai Dana Desa Bawa Dampak Besar Bagi Masyarakat Indonesia