RINGTIMES BALI - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) melakukan diskusi bersama PwC Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya, membahas mekanisme perdagangan karbon melalui diskusi panel, guna mendukung pemerintah Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.
Assurance Partner PwC Indonesia, Yanto Kamarudin menerangkan bahwa diskusi panel ini, bertujuan untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai pelaksanaan teknis perdagangan karbon pada subsektor pembangkit tenaga listrik.
Selain itu, pembahasan mengenai perdagangan karbon ini juga untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022.
Adapun topik yang dibahas dalam diskusi panel itu, mulai dari mekanisme perdagangan karbon, bagaimana pelaksanaan teknis dalam perdagangan karbon khususnya pada subsektor pembangkit tenaga listrik, dan hubungan mandatory carbon market dengan voluntary carbon market.
Baca Juga: Sejumlah Warga di 3 Kampung Gununghalu KBB Masih Dihantui Potensi Bencana Longsor
Selain itu ada juga pembahasan topik mengenai bagaimana mekanisme perdagangan dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE BU) antar satu perusahaan produsen listrik dengan perusahaan produsen listrik lainnya.
Hasil dari diskusi panel tersebut yakni pihak APLSI dengan PwC Indonesia akan menerbitkan Carbon Market Manual, yang diharapkan bisa menjadi referensi praktis untuk para pelaku usaha dalam pelaksanaan perdagangan karbon di dalam negeri.
Menurut penjelasan Yanto, hal penting yang perlu diperhatikan antara lain transisi energi ke energi harus lebih bersih, serta penurunan emisi karbon dengan mekanisme nilai ekonomi karbon. Ini dilakukan guna mencapai target pemerintah untuk net zero emission pada 2060 mendatang.
Maka dari itu, untuk mencapai target pemerintah guna menurunkan emisi karbon, maka perdagangan karbon pada sub sektor pembangkit listrik sudah mulai dilakukan pada tahun 2023. Target penurunan emisi ini melalui instrumen perdagangan karbon yang memerlukan instrumen teknis beserta peraturan yang mendukung demi kelancaran langkah tersebut.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Istana Kepresidenan Jakarta
Sementara itu, Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang menegaskan pentingnya komunikasi antar para pemangku kepentingan sehingga pasar karbon ini bisa menjadi salah satu wujud dari upaya aksi mitigasi perubahan iklim.
“APLSI terus berupaya menjadi strategic think-tank yang dapat membantu agar implementasi perdagangan karbon berjalan lancar sesuai inisiatif dari pemerintah,” ucap Arthur Simatupang, dilansir dari Antara, Sabtu, 25 Maret 2023.
Ia mengungkapkan bahwa APLSI siap melakukan kerja sama, diskusi, dan memberi masukan seperti melalui Kemenko Marves untuk memastikan bahwa perdagangan karbon ini menjadi inisiatif dalam mengurangi emisi karbon dan untuk memperluas peluang bisnis di sektor hijau.***