RINGTIMES BALI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada para Menteri terutama Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Arifin Tasrif dan Erick Thohir untuk memberikan skema transisi menuju energi terbarukan harus jelas.
Hal tersebut Jokowi katakan pada Peresmian pembukaan The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Negara pada tanggal 22 November kemarin.
Pada acara tersebut, Jokowi memaparkan bahwa transisi ke energy terbarukan butuh penghitungan yang matang.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe Sulawesi Selatan, Total Biaya 1,27 Triliun
ini pun harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena jika ada kenaikan harga daya listrik, masyarakat pasti terbebani.
Transisi Indonesia ke energi listrik terbarukan ini memang masalah yang sulit karena kontrak dengan PLTU tenaga batu bara masih panjang.
Dikutip pada hasil rapat tersebut di laman web Setkab pada Rabu 24 November 2021, Presiden Jokowi menginginkan agar penyusunan detail dalam transisi dari energi fosil ke energi terbarukan ini harus jelas.
Baca Juga: Indonesia Menuju Energi Terbarukan, Jokowi: Tidak Dapat Ditunda Lagi
Detail terkait angka dan gap yang harus dibayar untuk Indonesia juga sama jelasnya.
Menurut Jokowi sendiri Indonesia memiliki berbagai daya sumber yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik seperti tenaga air, angin, geothermal, bahkan sampai aliran dasar laut.
Ini bisa jadi modal awal Indonesia untuk mulai melanjutkan pengambilan energi ini.
Baca Juga: Legenda Bulutangkis Verawaty Fajrin Meninggal Dunia, Jokowi Hingga Erick Thohir Ucapkan Belasungkawa
“Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energi ini, 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geothermal, bayu, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali, tetapi kita harus ingat dan para pemimpin dunia juga saya sampaikan” kata orang nomor 1 di Indonesia ini.
Namun jika dilihat secara riil, pembangkit listrik tenaga batu bara sekarang di indonesia adalah penyumbang terbesar tenaga listrik negara sampai berada di atas 60%.
Kontrak dengan PLTU yang menggunakan tenaga batubara yang kontraknya berlangsung masih lama.
Baca Juga: Legenda Bulutangkis Verawaty Fajrin Meninggal Dunia, Jokowi Hingga Erick Thohir Ucapkan Belasungkawa
Dalam pidatonya, Jokowi juga menanyakan sistem dan kemungkinan bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat luas.
Ini ditujukan karena peralihan ke energi terbarukan ini membutuhkan modal yang besar dan juga tidak mungkin dibebankan ke masyarakat.
“Pertanyaannya, skenarionya seperti apa? Misalnya, ini misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gapnya ini? Siapa? Ini yang belum ketemu," ujar Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Hati-hati Terkait Penyaluran Vaksin Covid-19 yang Mendekati Kadaluarsa
Negara? Kita? Enggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun? Enggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat? Tarif listrik naik? Juga tidak mungkin,” lanjut Jokowi.
Presiden Indonesia ini juga menegaskan kalau transisi ini akan sangat berdampak pemberatan pada masyarakat karena kenaikan bahan bakar yang 10-15% saja demonya bisa sampai 3 bulan apalagi yang dinaikkan 2x lipat.
Lantas, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Ekonomi Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga kepada menteri ESDM Arifin Tasrif dan menteri BUMN Erick Thohir. Para menteri ini ditunjuk guna mempersiapkan skenario yang baik yang tentunya bisa diterima masyarakat.***