RINGTIMES BALI - Pemerintah Kota Mungyeong di Provinsi Gyeongsang Utara menghadapi kritik keras dari pejuang hak asasi perempuan karena mendorong petani di kota tersebut menikah dengan pelajar asal Vietnam.
Kelompok tersebut mengatakan apa yang dilakukan pihak pemerintah Mungyeong merupakan tindakan rasis dan diskriminatif.
Baca Juga: Pria di Korea Selatan Dihukum atas 'Kerusakan Harta Benda' Karena Meludahi Makanan Istrinya
Selain itu, mereka juga mengecam tindakan tersebut berdampak terhadap semua wanita imigran dan pelajar internasional yang tinggal di Korea.
Dikutip Ringtimesbali.com dari situs Korean Times, pemerintah kota mengatakan bahwa kampanye tersebut dirancang untuk membantu membalikkan penurunan populasi masyarakat Korea.
Dalam temuan kasus tersebut, pihak pemerintah daerah juga meminta para calo pernikahan internasional untuk bekerja sama.
Baca Juga: Universitas Seoul Korea Selatan Bangun Toilet Netral Gender di Lingkungan Kampus
Menurut penentang, pemerintah kota yang seharusnya bertugas mencegah pernikahan internasional komersial, justru telah mendorong pernikahan semacam itu.
Selain itu, mereka mengajukan petisi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea untuk melawan pemerintah kota Mungyeong pada saat itu juga.
"Kami percaya bahwa kampanye pemerintah kota Mungyeong melanggar hak perempuan imigran atas kesetaraan serta hak mereka untuk mengejar kebahagiaan di Korea,” kata pihak pemprotes.
Baca Juga: Industri Musik Korea Jadi Korban Pelanggaran Hak Cipta China
Seorang siswa Vietnam mengatakan bahwa kampanye itu adalah hasil dari stereotip dan prasangka negatif yang menyarankan perempuan Vietnam datang ke Korea hanya untuk mencoba menikah dengan orang Korea.
"Kami, para siswa, pemegang visa pelajar, berada di Korea untuk menerima pendidikan berkualitas tinggi dan mengejar impian kami," ujar siswa tersebut.
"Saya dengan tulus mendesak pihak berwenang Mungyeong untuk membatalkan kampanye. Pernikahan harus menjadi pilihan pasangan itu sendiri dan oleh karena itu," lanjutnya.
"Pemerintah daerah tidak boleh memperlakukan kelompok tertentu hanya sebagai sarana untuk meningkatkan populasi,” pungkasnya.***