Network
Baca Juga: Omnibus Law Memanas, Menaker Buka Peluang Dialog, DPR: Silakan Bawa ke MK UU Cipta Kerja jika Perlu!
Menurut dia, jika mengaku sebagai wakil rakyat yang terhormat dan lembaga Parlemen terhormat seharusnya kejadian Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR lain seperti itu tak terjadi.
"Mestinya saling menghormati antar sesama anggota DPR. Jika ada interupsi atau protes dari anggota DPR yang lain, ya harus didengarkan dan diterima," tegasnya.
Tindakan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat legislator dari Partai Demokrat Irwan berbicara di Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020 masih menuai kritikan. Kali ini, kritikan pedas disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.
Baca Juga: Sidang Jerinx Akhirnya akan Digelar Offline, Ini Syarat Ketat Bagi Pengunjung
"Jika benar Puan Maharani yang mematikan mikrofon di saat anggota melakukan interupsi dalam rapat paripurna kemarin, saya kira itu memprihatinkan bahkan mungkin memalukan," ujar Lucius Karus, Selasa 6 Oktober 2020
"Bagaimana seorang pimpinan bisa seotoriter itu menghambat penyampaian pendapat anggota dalam forum paripurna?" tambah Lucius.
Baca Juga: Fakta Menarik di Balik Sosok Puan Maharani
Lebih lanjut dia mengatakan, rapat paripurna yang mengagendakan pembuatan keputusan untuk sebuah kebijakan yang berlaku secara nasional selalu mengandaikan berjalannya proses musyawarah untuk mufakat. Kata Lucius, proses bermusyawarah itu harus dilakukan dengan mendengar semua usulan dan masukan.
"Tidak boleh pimpinan itu semau dia saja menolak permintaan anggota untuk menyampaikan usulan. Apalagi jika dilakukan dengan menggunakan akses untuk mengontrol pengeras suara, saya kira itu terlihat kekanak-kanakan," tuturnya.***
