Network
RINGTIMES BALI - Pemerintah Indonesia melalui Bio Farma diminta untuk segera segera membayar anggaran uang vaksin sebesar Rp24 triliun pada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia. Apakah Indonesia berhutang atau memang tak mampu bayar? simak artikel ini sampai habis.
Perihal keharusan pembayaran anggaran vaksin Sinovac ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.
Ia meminta, pemerintah segera menyiapkan anggaran uang vaksin tersebut mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Anda Sering Mencret? Coba Ini, 5 Obat Alami Dijamin Ampuh Sembuhkan Diare
Anggaran sebesar RP24 triliun itu harus disiapkan PT. Bio Farma, katanya.
Hal ini harus segera membayar sebesar Rp24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta, pemerintah segera menyiapkan anggaran tersebut, mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya
"Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan. Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan. Jangan sampai pemerintah bisa menyuntik PT. BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp20 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justeru belum disiapkan," kata Netty, Selasa 6 Oktober 2020.
Netty juga mendesak Pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan Perpres vaksinasi agar proses vaksinasi dapat segera diimplementasikan.
"Lahirnya Perpres vaksin sangat mendesak, agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia. Apalagi presiden sudah memberikan instruksi bahwa Perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin pekan lalu," jelasnya.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, ‘Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan Dihilangkan, Apa kabarnya Hari Tua Kita Nanti
"Jangan sampai yang terjadi adalah proses yang berlarut-larut dan tidak pasti. Karena rakyat sedang menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang seharusnya menjadi leading sektor harus bisa bergerak cepat dan jangan 'lola', karena sampai saat ini setiap harinya kasus positif baru terus memecahkan rekor," paparnya.
Politisi PKS ini juga meminta, Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin. Menurut standar WHO, setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan.
"Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air," pungkasnya.***
