Network
RINGTIMES BALI - Sejak kemarin, Senin 28 September 2020 tagar Vanuatu bertengger di jajaran trending topik Twitter Indonesia.
Sejumlah media memberitakan soal Vanuatu yang sudah lima kali menyerang Indonesia di Sidang PBB terkait permasalahan Papua.
Baca Juga: Mengenal Sejarah Vanuatu, Negara yang Serang Indonesia Pada Sidang PBB, Dulu Bernama Hebrides Baru
Pada Sidang PBB ke 75 yang digelar pada Minggu 27 September 2020, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman mengungkapkan adanya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi itu.
Karena kerap menyerang Indonesia di Sidang PBB, warganet rupanya tak tinggal diam.
Baca Juga: Berbagai Negara Gunakan untuk Obat, Manfaat Bunga Kenop Mencengangkan, dari Obat Batuk Hingga Kanker
Pengguna media sosial Indonesia ramai-ramai komentari unggahan Instagram pariwisata Vanuatu @vanuatuislands.
Warganet yang menyerang setiap postingan Vanuatu tidaklah dalam bentuk kritik yang membangun, melainkan rasis, penghinaan budaya dan pengutukan.
Sadar akan serangan warganet Indonesia, Vanuatu memilih menutup kolom komentarnya pada dua postingan terakhir dan membatasi jumlah komentar.
Baca Juga: Rupiah Pimpin Mata Uang Asia dan Dunia, Berhasil Tekan Dolar AS
Pihak Kementerian Luar Negeri mengaku tidak mengikuti serangan netizen di Instagram milik Vanuatu. Namun, Kemlu tidak merestui adanya serangan bernada rasis dan tidak proporsional.
"Kalau memang ternyata benar ada serangan netizen yang berlebihan dan tidak proporsional, ada baiknya dihentikan karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mempersoalkan perbedaan ras," ujar (Plt.) Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah.
Faiza lantas mengingatkan bahwa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki beragam ras. "Kita toh terdiri dari banyak suku bangsa dan ras," tegasnya.
Baca Juga: Netizen Indonesia Serang Vanuatu Lewat Media Sosial, Mereka Sebut Komentar Rasis Terkoordinasi
Perseteruan ini dimulai dari komentar Perdana Menteri Vanuatu Bob Leighman di Sidang Umum PBB ke-75.
Saat itu, Leighman berkomentar terkait pelanggaran HAM dan meminta agar Indonesia mengizinkan Komisioner HAM PBB masuk ke Papua Barat.
Komentar PM Leighman lantas dibalas oleh diplomat Indonesia di PBB agar Vanuatu tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dan bahwa Vanuatu bukan representasi Papua.***
