Network
RINGTIMES BALI - Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa 8 September 2020 mengangkat topik 'Sumbar Belum Pancasilais?'. Ustadz Abdul Somad pun 'skakmat' Puan Maharani bahwa orang minang layak buat Negara, tapi mereka justeru memlih gabung ke NKRI
Dalam materi diskusi ini memang dihadirkan Ustadz Abdul Somad (UAS) yang menjadi salah satu narasumber di ILC.
Menurutnya, tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan teks kecuali orang yang mengucapkan.
Baca Juga: Kemarin, Rocky Gerung Kasihan pada Puan Maharani, Sinisme Istana, Faktor Ia di 'Bully'
Karena, teks tidak bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri.
"Saya tidak paham teks Al Quran, saya baca tafsir. Tidak paham hadits, membaca syarah. Kalau teks dari manusia, maka saya hanya bisa menduga-duga dan menebak-nebak saja," kata UAS, dikutip PORTAL JEMBER dari video yang diunggah channel Youtube Indonesia Lawyers Club pada Rabu 9 September 2020.
Ia mengatakan, terkait Minangkabau dan Pancasila, maka bisa dilihat dari sila-silanya.
Baca Juga: Pengamat, Pernyataan Puan Maharani Soal Sumbar Pancasilais Preseden Buruk di Pilkada 2020
Jika di Melayu masih banyak suku-suku yang belum bertuhan, maka di Minang tidak hanya ber-Tuhan. Tetapi, mengajak orang yang tidak bertuhan menjadi ber-Tuhan.
Tentang kemanusiaan (sila ke-2), di depan rumah Minang ada tempat menyimpan beras. Ada beras untuk keluarga dan beras untuk fakir miskin.
Soal persatuan, UAS mengatakan, orang Minang hidup rukun dan punya syarat cukup untuk membuat negara. Tidak ada pula yang diplomasi luar negerinya lebih hebat melebihi H. Agus Salim.
Baca Juga: Pernyataan Puan Sumbar Pancasilais, SK PDIP Dikembalikan, Hasto Kristiyanto Tak Terima
Demikian pula soal ekonomi, Bung Hatta orang Minang adalah bapak koperasi. Soal agama pun, tidak hanya level nasional, tapi melahirkan banyak ulama level internasional.
"Ulama Minang Syeikh Minangkabawi adalah imam Masjidil Haram. Universitas Al Ahzar dalam sejarah hanya sekali memberi doktor honoris causa, seorang ayah dan anaknya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah," tutur UAS.
Demikian pula banyak tentara-tentara hebat, mereka semua tidak mendirikan negara. Tetapi, bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Puan Maharani Dihujat Soal Satir Pancasila, PDIP Rame-rame Belain, Panjang Urusannya
Tentang musyawarah, orang Minang tidak mengambil keputusan sendiri. Filosofi orang Minang ibarat 3 tungku, itu adalah pemerintah, ulama, dan cerdik pandai, semua musyawarah.
Demikian pula soal adil. Perempuan Minang tidak diskriminasi. Orang Minang juga ada di mana-mana jauhnya. Di mana dumi dipijak, di situ langit dijunjung.
"Orang Minang juga tidak pemarah, tidak pendendam. Panasnya debat Muh. Yamin dengan HAMKA, HAMKA pula yang membawa jenazah Yamin saat meninggal," tandasnya, sebagaimana dimuat dalam artikel di Portaljember.pikiran-rakyat.com dengan judul "Ustadz Abdul Somad: Orang Minang Layak Buat Negara, tapi Memilih Gabung ke NKRI".
Baca Juga: Pernyataan Puan Maharani Bikin Gaduh, Warga Minang Laporkan ke Polisi
Pada 29 Mei 1945, Moh. Yamin yang orang Minang sudah menyuarakan Peri Kebangsaan. Lalu, berkumpul 9 orang dimana 3 orang diantaranya adalah orang Minangkabau
Sekedar mengingatkan, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani yang menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat berbuntut panjang.
Pernyataan itu terlontar dalam sebuah rapat virtual ketika DPP PDI Perjuangan mengumumkan calon kepala daerah yang didukung partai berlogo banteng itu, Rabu 2 September 2020.
Baca Juga: Fadli Zon Sindir Puan Maharani Tak Paham Sejarah, Soal Dugaan Satir Pancasila ke Warga Sumbar
Perempuan yang juga Ketua DPR tersebut mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDI Perjuangan maju di Pilkada Sumatera Barat.
Pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan adalah politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan setelah mengumumkan rekomendasi itu.
Baca Juga: Menunggu Rekomendasi, PDIP berikan Sekolah Daring Bagi Paslon Kepala Daerah Gelombang I
Kalimat bernada harapan inilah yang memicu polemik setelahnya. Berbagai tokoh politik mengomentari pernyataan anak dari Megawati Soekarnoputri ini.
Di tanah Minang sendiri, pernyataan Puan itu memicu polemik. Umumnya mempertanyakan maksud pernyataan itu.
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) pun melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri pada Jumat 4 September 2020. Selain ke polisi, perkumpulan ini berencana melaporkan Puan ke Majelis Kehormatan DPR.***(Hari Setiawan/Portajember.pikiran-rakyat.com)
