Network
RINGTIMES BALI - Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, maka Kemenko Polhukam tidak lagi mengkoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).
Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Polhukam RI Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai penghapusan BIN dari Kementerian yang dipimpinnya tersebut.
"Penempatan BIN yang langsung berada di bawah pimpinan Presiden akan lebih tepat karena produk intelijen negara lebih dibutuhkan oleh presiden," terang Mahfud MD, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter pribadi @mohmahfud, Sabtu (18/7/2020).
Baca Juga: Sungguh Keji, Yudi Riswanto Tega Bunuh Kekasihnya Lantaran Cemburu Buta
Namun setiap Kemenko bisa meminta info intelijen kepad BIN. Dirinya sebagai Menko Polhukam selalu mendapat info dari Kepala BIN dan sering meminta BIN memberi paparan di rapat-rapat Kemenko.
Mahfud juga membahas mengenai penambahan fungsi Kemenko Polhukam yang tertera pada perpres tersebut.
Menurutnya penambahan fungsi Kemenkopolhukam jika dilihat dari penugasan yang diberikan presiden memang perlu perubahan yang diatur seperti pada Perpres tersebut.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tambah Kewenangan Kemenkopolhukam
"Sebab nyatanya ada tugas-tugas khusus yang insidental yang penangannya diberikan khusus oleh Presiden, misal, dalam hal-hal yang sifatnya lintas Kemenko," tambahnya. Sembari mencontohkan penanganan kasus bencana di Palu.
Tidak hanya itu, penanganan RUU HIP juga ia contohkan. Padahal, lanjut Mahfud, secara reguler, ada menteri teknis yang menangani RUU.
