Network
Satrio Hendri menyarankan AHY untuk lebih kritis dan jeli dalam melihat kesejahteraan para kadernya agar pengambilalihan kekuasaan tidak terjadi kembali.
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Koordinator Politik, dan Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 8 Maret 2021 lalu.
Baca Juga: Polemik KLB Demokrat, Iti Octavia Jayabaya: Ya Kami Akan Perang
Kunjungan ini dilakukan oleh AHY sebagai bentuk responnya terhadap manuver politik Kepala Staf Kepresidenan KSP Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sesampainya di Kemenkumham, AHY menyerahkan lima kontainer berisi berkas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk membuktikan bahwa KLB tersebut tidak sah dan menyatakan ilegal.***
