Network
RINGTIMES BALI – Partai Demokrat resmi memecat kader-kadernya yang diduga terlibat dalam Gerakan Pengambilan alih Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) pada Jumat, 26 Februari 2021.
Melalui surat resminya, kader-kader tersebut dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat atas desakan dari para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat.
Kader-kader tersebut diantaranya adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
Baca Juga: Partai Demokrat Bakal Pecat 7 Kadernya yang Diduga Terlibat Upaya Kudeta AHY
Keenam kader tersebut dinilai terbukti dalam melakukan tindakan tidak terpuji serta merugikan partai dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks.
Lebih lanjut, keenam kader tersebut juga menyebarluaskan isu kepada seluruh kader di daerah maupun pusat tentang Partai Demokrat yang dinilai gagal sehingga kepengurusan hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Dalam surat tersebut yang Ringtimesbali.com kutip dari Twitter resmi milik Partai Demokrat @PDemokrat pada 27 Februari 2021, menjelaskan bila kepengurusan AD/ART sudah menerima pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah masuk dalam Lembaran Indonesia.
Partai Demokrat memutuskan memberhentikan tetap dengan tidak hormat terhadap sejumlah kadernya.
Siapa saja kader yang diberhentikan secara tidak hormat, dan atas dasar apa pemecatan tersebut?
Simak rilis media, berikut !!!#DemokratSolid pic.twitter.com/wmvun9yYWD— Partai Demokrat (@PDemokrat) February 26, 2021
Baca Juga: Belajar Tatap Muka Dibuka Juli 2021, Presiden Jokowi Perintahkan Semua Guru Divaksinasi Covid-19
Dari keenam kader yang telah dipecat, Majelis Tinggi Partai Demokrat berupaya melakukan komunikasi kepada satu kader yang diduga melakukan GKPD yaitu Jhoni Allen Marbun.
“Namun, tuntutan yang diminta Jhoni bukanlah konsolidasi melainkan memasukan orang luar lewat KLB dengan “menjual” partai. Diduga Partai Demokrat akan dipergunakan orang tersebut dalam langkahnya maju dalam pencalonan presiden di Pemilu 2024,” tulis Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
