Network
RINGTIMES BALI - Jusuf Kalla atau JK yang merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 kelihatannya tampak kesal dengan buzzer pendukung Jokowi.
Beberapa waktu lalu, ia sempat melontarkan pertanyaan perihal bagaimana cara mengkritik kinerja pemerintah supaya tidak ditangkap polisi.
Kemudian, JK melemparkan kekesalannya pada buzzer pendukung Jokowi yang kembali mendapat reaksi yang beragam.
Baca Juga: Roy Suryo Soroti Cuitan Aliansi Mahasiwa UGM soal Buzzer Pendukung Jokowi
Hal tersebut mengundang banyak reaksi, salah satunya adalah Refly Harun yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara.
Dalam Youtubenya yang diunggah pada 19 Februari 2021 lalu. Ia memberikan reaksi kepada pernyataan JK perihal buzzer 'istana'.
"Kalau kita lihat semuanya pertanyaan Jusuf Kalla itu memancing, pertanyaan yang satir, namun dia memang menangkap fenomena di masyarakat,” ujar Refly Harun.
Baca Juga: Dewi Tanjung Sindir Novel Baswedan Mengenai Kasus Pelindo, Ada Hubungannya dengan Jusuf Kalla
Refly, juga memberikan opini nya perihal kritik yang disampaikan oleh JK, ia menilai jika negara masih mempermasalahkan hal seperti itu, maka negara Indonesia belum bisa disebut demokrasi melainkan setengah demokrasi.
"Ketika orang mengkritik malah jadi hinaan, provokasi, penyebaran berita bohong, jadi ditangkap JK yang ‘tulus’ itu tapi tetap satir terdengarnya, bagaimana caranya mengkritik agar tidak dilaporkan ke polisi,” ucap Refly melalui live streaming di akun Youtubenya.
JK juga menyebut bahwa buzzer hanya ada di zaman sekarang, tidak di zaman saat ia menjabat. Ia juga menambahkan, bahwa jika ingin menjalankan demokrasi, pemerintah tidak seharusnya curiga atau 'baper' atau bawa perasaan.
Baca Juga: Rocky Gerung Diserang Netizen, Dianggap Telah Menghina Presiden Jokowi
Pertanyaan yang dilontarkan oleh JK beberapa waktu lalu, disebut sebagai provokasi oleh sebagian orang, namun JK juga tidak merasa bahwa hal tersebut salah, karena itu hanyalah sebuah pertanyaan bukan provokasi.
Refly Harun pun mengatakan, jika ingin mengkritik tidak boleh berdasarkan suku, agama, ras, juga antar golongan yang harus didefinisikan secara ketat.
"Jangan sampai negeri ini menjadi negeri horor nantinya, akibat ulah segelintir orang yang sebenarnya barangkali tidak cinta dengan negara, tapi hanya mencari posisi saja, mencari penghidupan saja dan lain sebagainya," ujar Refly.***
