Network
RINGTIMES BALI - Desas-desus gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) masih belum padam.
Dilansir Ringtimesbali.com dari akun Instagram @pdemokrat, pada 6 Februari 2021, Teuku Riefky Harsya selaku Sekjen Partai Demokrat mengatakan bahwa partai demokrat tidak bermaksud melawan negara.
Unggahan pada akun @pdemokrat pada tanggal 6 Februari 2021 tersebut berisi penyampaian pandangan Sekjen Partai Demokrat terkait penjelasan yang menyatakan bahwa alasan Presiden Jokowi tidak menanggapi surat AHY dikarenakan GPKPD dianggap sebagai masalah internal partai.
Menurutnya, berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY, tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Partai Demokrat akan menghormati hal itu.
Baca Juga: Hadapi Gejolak di Partai Demokrat, Michael Wattimena Minta Jangan Ganggu AHY
Dalam suratnya tanggal 1 Februari 2021, AHY meminta penjelasan terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko, yang terlibat dalam GPKPD bersama beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri katanya setuju dan mendukung atas berlangsungnya GPKPD.
Namun Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa partai demokrat tidak menuduh pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD. Adapun yang menyebutkan terlibatnya pejabat pemerintahan adalah Moeldoko, sesuai kesaksian para kader.
Partai demokrat juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Menkopolkuham dan Menkumham yang telah berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak mengetahui adanya gerakan GPKPD.
Baca Juga: Login https://stimulus.pln.co.id, Token Listrik Gratis untuk UMKM Langsung Bisa Dipakai
Di samping rasa terimakasihnya kepada kedua menteri tersebut, Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa tidak adanya penjelasan dari pihak Presiden Jokowi, menyebabkan kemungkinan adanya teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat.
