RINGTIMES BALI- Pakar Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Drs, M.Si meminta pemerintah daerah (pemda), untuk aktif menggunakan media digital guna mencegah beredarnya berita hoax jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Suko mengatakan bahwa masih banyak pemda, yang kurang maksimal dalam menggunakan media digitalnya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Saya menyarankan lembaga pemerintah daerah ini ikut mengkampanyekan pencegahan hoaks, lewat ruang publik. Karena saya lihat energi komunikasi di daerah itu lebih promosi kegiatan dan tidak mengajak warganya komunikasi,” ucap Suko, dikutip dari Antara, Kamis 25 Mei 2023.
Soku menyarankan agar pemda juga genjar menggunakan teknologi untuk melawan hoaks, termasuk dengan menanamkan nilai-nilai baik seperti kebenaran, kejujuran, serta empati kepada masyarakat.
Melalui pemanfaatan ruang publik digital milik masing-masing pemda, bisa lebih memperkenalkan program-program sembari memberi edukasi kepada masyarakat umum.
Pencegahan hoaks jelang Pemilu 2024 ini, lanjut Suko, penting dilakukan mengingat adanya laporan ilmiah, terkait penemuan fakta bahwa hoaks isu politik berbahaya bagi ketahanan nasional, hingga bisa membuat demokrasi menjadi stagnan, serta mengalami regresi.
Baca Juga: Akademisi Unud Soroti Maraknya Selebritis Mendadak Caleg di Pemilu 2024
Misalnya dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI edisi 39, tahun 2019 berjudul ‘Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional’.
Jurna tersebut berhasil mengungkapkan bahwa, meningkatnya kebencian antar masyarakat dengan isu sensitif mulai dari agama, suku, ras, dan antar golongan, dipengaruhi oleh hoaks politik.
Tak hanya itu, berdasarkan data dari Kemenkominfo, hoaks politik yang meningkat jelang pemilu, berpotensi menimbulkan perpecahan diantara masyarakat.
Pada Pemilu 2019, Kemenkominfo melaporkan bahwa peningkatan hoaks isu politik, sudah mulai menyebar satu tahun sebelum Pemilu tersebut berlangsung.
Tepatnya pada Agustus 2018, jumlah hoaks isu politik yang awalnya berjumlah 14, kemudian pada September meningkat menjadi 18, lalu menjadi 41 pada Oktober, lalu pada November dan Desember sebanyak 59 temuan.
Tidak cukup sampai disitu, bahkan pada awal tahun 2019 yakni pada Januari hingga Februari, ditemukan sebanyak 213 temuan hoaks isu politik. Puncaknya sebelum pemilu yakni pada Maret 2019, sebanyak 323 temuan hoaks politik beredar di tengah masyarakat.
Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya kasus serupa pada Pemilu 2024, Suko menganjurkan pemda untuk melakukan penanganan sedari dini.***
Baca Juga: Siap Lawan Hoax, Bawaslu Tabanan Kerahkan Tenaga Maksimal untuk Pemilu 2024 Jujur dan Adil