Network
Ia mengecam tindakan kudeta militer yang mengambil alih pemerintahan serta penangkapan Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih, yang dilakukan militer Burma.
Ia menganggap bahwa kudeta yang dilakukan militer Myanmar ini adalah serangan langsung terhadap pemerintah.
Di mana, saat ini Myanmar sedang menjalani poses transisi sistem pemerintahan menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Kudeta yang dilakukan militer Myanmar menjadi ancaman krisis internasional pertama bagi Biden, setelah ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Biden mengancam akan kembali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar.
Sanksi ini sempat dibatalkan dalam dekade terakhir oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama. Setelah jenderal Myanmar memulai reformasi demokrasi.
Baca Juga: 10 Tahun Bebas, Kini Rakyat Myanmar Dihantui Ketakutan Rezim Militer
Biden mengungkapkan bahwa reformasi demokrasi Myanmar memperlukan peninjauan ulang terkait hukum dan otoritas sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat.
“Kami akan bekerja sama dengan rekan kami yang tersebar di seluruh kawasan dan dunia guna menyerukan pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang menggagalkan transisi demokrasi Myanmar,” ujar Biden.
Namun, pada tahun 2019, saat Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump juga sempat menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar.
