RINGTIMES BALI - Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 dalam kudeta terhadap pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.
Sebelumnya Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam penggrebekan dini hari.
Aung San Suu Kyi adalah seorang politikus Burma, diplomat, penulis, dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1991 yang menjabat sebagai Penasihat Negara Myanmar dari 2016 hingga 2021. Saat ini ia ditahan bersama para pemimpin lainnya.
Baca Juga: Raja Thailand Blokir Situs Petisi Change.org, 'Ogah' Diusir dari Jerman
Tentara mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu". Aung Saan Su Ki harus menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, menurut sebuah pernyataan di stasiun televisi milik militer.
Para jenderal mengambil langkah mereka beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November 2021, yang dipandang sebagai referendum terhadap pemerintahan demokratis baru Suu Kyi.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon tidak dapat dihubungi, dan TV negara mati. Orang-orang bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan sementara yang lain mengantre di ATM untuk menarik uang tunai.
Baca Juga: Biden Ungkap Kongres Perlu Bertindak Atas Bantuan Covid-19 Sebesar 1,9 Triliun Dolar AS
Tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di benteng NLD terganggu, kata penduduk. Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Dilansir Ringtimesbali.com dari Reuters, Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya telah dibawa pada dini hari. Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon pada Senin 1 Februari 2021.
“Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia sendiri berharap untuk ditangkap. Reuters kemudian tidak dapat menghubunginya.
Baca Juga: Petapa Skotladia yang Tinggal Lama di Hutan Berkeinginan Menikahi Perempuan dari Keluarga Kardashian
Sebuah video yang diposting ke Facebook oleh seorang anggota parlemen tampaknya menunjukkan penangkapan anggota parlemen lainnya, Pa Pa Han.
Dalam video tersebut, suaminya memohon dengan pria berpakaian militer berdiri di luar gerbang. Seorang anak kecil terlihat menempel di dadanya dan meratap.
Penahanan terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta setelah pemilihan.
Baca Juga: Korea Selatan Konfirmasi Kasus Pertama Covid-19 pada Hewan Peliharan, Seekor Anak Kucing
Partai Suu Kyi memenangkan 83% suara hanya dalam pemilihan kedua sejak junta militer setuju untuk berbagi kekuasaan pada tahun 2011.
Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden telah diberitahu tentang penangkapan itu dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyerukan pembebasan para pemimpin.
“Amerika Serikat mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini, ”katanya dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama alternatif untuk Myanmar.
Baca Juga: Invasi Irak ke Kuwait, Keterlibatan Amerika dalam Perang Teluk, Terkuak
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk penahanan Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya dan "mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar," kata seorang juru bicara PBB.
Pemerintah Australia mengatakan pihaknya sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar.
Jepang mengatakan sedang mengamati situasi dan tidak memiliki rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar, sementara kementerian luar negeri India menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kudeta tersebut.
Baca Juga: Menkominfo Indonesia dan Singapura Lakukan Kerjasama Terkait Jaringan 5G
Singapura memiliki keprihatinan besar tentang situasi yang terjadi di Myanmar dan mendesak semua pihak untuk bekerja menuju hasil yang damai, kata kementerian luar negerinya.***