RINGTIMES BALI - Ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) Bali diduga menjadi korban pungli oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan vaksin gratis oleh KPI Cabang Bali. Meski nominalnya kecil, dugaan penipuan ini membuat para PMI harus merogoh uang dengan nominal Rp15 ribu.
Praktisi dan Pemerhati Pekerja Migran Bali I Nengah Yasa Adi Susanto saat dikonfirmasi Ringtimesbali.com melalui gawainya, Minggu 21 Maret membenarkan adanya dugaan pungli kepada ribuan pekerja migran Bali dengan modus vaksin gratis yang dilakukan pihak KPI Bali.
Modusnya, adalah dengan mengimbau pekerja migran Bali untuk datang ke sekretariatnya di Taman Jepun untuk mendaftar vaksin gratis.
Baca Juga: I Wayan Uiliantara Hilang Saat Melaut di Jembrana, Basarnas Bali: Sampan Ditemukan Orangnya Nihil
Baca Juga: Dibantu Pemuka Agama, Pencarian Korban Lakalantas di Jembatan Laplapan Pejeng Nihil Hasil
"KPI Bali ini seolah-olah memiliki vaksin yang disediakan oleh pemerintah, dan disanalah dia mengimbau kepada pelaut-pelaut yang ada di Bali untuk datang ke tempatnya dia seolah-olah mendaftar untuk vaksin, sampai disana dimintai uang Rp15 ribu per orang," ungkapnya.
Lanjut I Nengah Yasa, bahwa pelaut-pelaut memang mau saja membayar.
"Karena ekspetasi mereka ini emang benar mau dapat vaksin tetapi klarifikasi KPI ketuanya sebenarnya uang Rp15 ribu itu untuk mendaftar anggota Kesatuan Pelaut Indonesia," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Ratu Oceania Raya Bali ini.
Menurutnya, jika ingin mendapatkan vaksin gratis mengapa para pekerja migran ini selain dimintai uang juga diminta untuk memberikan pas foto serta kelengkapan lainnya. Rupanya kelengkapan itu sebagai syarat masuk menjadi anggota KPI Bali.
Baca Juga: Nyepi, Penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Naik 35 Persen
Baca Juga: Jokowi Meninjau Vaksinasi Massal di Puri Agung Ubud Bali, 3 Wilayah Bebas Covid-19
"Sejak empat hari yang lalu Rabu atau Kamis, ribuan," katanya.
Ia menambahkan, sesungguhnya jika pihak KPI Bali mau jujur sesungguhnya tidak menjadi masalah. Namun jika sudah begini katanya, seolah-olah menunggangi vaksin gratis dan kemudian celahnya digunakan untuk merekrut anggota baru.
Namun, merujuk pada UU Serikat Pekerja katanya, untuk menjadi anggota satu organisasi itu adalah hak bukan menjadi satu kewajiban pekerja migran.
"Ini permasalahannya kalau kita berbicara UU Serikat Pekerja, masuk Serikat Pekerja itu kan hak seseorang bukan kewajiban, jadi ini dipaksa KPI ini seolah-olah memaksa mereka masuk anggota melalui celah vaksin ini," tandasnya.
Saya tidak mengomentari mereka masuk KPI atau tidak, itu kan hak mereka, imbuhnya.
Baca Juga: Ni Luh Putu Sugianitri, Polwan Terakhir Pengawal Bung Karno Meninggal Dunia Hari Ini di Bali
Untuk dapat mendaftar vaksin gratis sesungguhnya ada cara yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja, katanya.
"Sudah disediakan berupa docs google form di website Disnaker ESDM Bali itu untuk pendaftaran vaksin gratis bagi 5000 pekerja migran," jelasnya.
Dan nantinya, pihak kabupaten kotalah yang menjadi leading sector-nya.
"Sudah dialokasikan oleh pak Gubernur dan akan diprioritaskan bagi yang mau berangkat dan itu kita sudah rapat dengan Kepala Dinas Tenaga kerja Provinsi Bali, saat rapat itulah pendaftarannya akan tercentralized melalui google form yang disediakan dinas tenaga kerja itu daftar aja online itu kan ada potensi melanggar prokes," tandasnya.
Disana, nantinya akan dicek kembali dan akan dikembalikan ke Dinas Kabupaten/Kota dimana PMI itu berasal.***