Network
RINGTIMES BALI - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace menegaskan kepada seluruh Bendesa adat se-Bali agar tidak menggunakan dana desa adat untuk membiayai kampanye pencalonan legislatif di Pemilu 2024 mendatang.
"Nggak ada itu dan nggak boleh (Bendesa adat pakai dana desa adat untuk nyaleg). Apalagi sekarang anggaran dana desa sudah transparan," tegas Cok Ace, seusai rapat paripurna di kantor DPRD Bali, Kawasan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Senin 12 Juni 2023.
Larangan ini ditegaskannya guna menanggapi aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memutuskan bahwa Bendesa adat maju menjadi bacaleg tidak perlu mengundurkan diri.
Keputusan tersebut tertulis dalam surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) bernomor 100.3.1/2212/BPD tertanggal 5 Juni 2023 lalu.
Lebih lanjut, Cok Ace juga mengatakan, setiap desa adat di Bali memiliki aturan tersendiri terkait Bendesanya yang memilih maju dalam kontestasi politik 2024.
Selain itu, dia meminta setiap Bendesa adat yang nyaleg agar bersikap terbuka ketika berkampanye.
"Karena dalam satu desa itu belum tentu satu warna. Dan hal ini sangat sensitif di masyarakat jika sampai tidak ada keterbukaan. Tapi kalau sudah terbuka, nggak ada masalah," tandas pejabat asal Puri Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut.
Seperti diketahui Bendesa sebagai pemimpin dalam sebuah desa di Bali yang mengurusi bagian adat, menjelang Pemilu 2024 menjadi polemik.
Sebab terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat terkait maju tarungnya beberapa Bendesa adat sebagai calon legislatif.
