RINGTIMES BALI – Presiden Joko Widodo dan jajaran bahas percepatan pembangunan IKN pada Senin, 13 Juni 2022 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan hal terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan yaitu dalam sektor pembiayaan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan 6 Arahan Terkait Pemilu 2024
“Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik,” katanya dikutip dari Antara.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan jumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.
Dalam rapat itu, ada juga pembahasan terkait perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.
Baca Juga: Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Bencana Kepada Dunia
“Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan,” ucapnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun dan membeberkan sumber dana yang bisa digunakan untuk itu.
Jokowi menjelaskan bahwa Rp466 triliun merupakan hitungan sementara. Kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN, sisanya dari Public Private Partnership, berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, berasal dari murni investasi sektor swasta, juga bisa dari BUMN, dari obligasi publik.***