Network
RINGTIMES BALI- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menghadirkan konseling, melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), guna membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalah atau persoalan dalam keluarga.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN M. Rizal Martua Damanik mengatakan bahwa, persoalan dalam keluarga yang sering ditemui merupakan persoalan-persoalan baru, serta sebagiannya merupakan persoalan lama yang memang belum terselesaikan.
“Melalui PPKS yang dikembangkan, BKKBN ikut ambil bagian untuk mengatasinya,” ucap Damanik, dikutip dari Antara, Sabtu 10 Juni 2023.
Menurut Damanik, tujuan dibentuknya PPKS adalah sebagai wadah terpadu, yang mudah dijangkau atau diakses masyarakat Indonesia.
Adapun pelayanan-pelayanan keluarga dalam PPKS terdiri dari komunikasi, informasi, dan eduksi atau disingkat KIE, konseling dan konsultasi, pembinaan, dan rujukan.
Para fasilitator yang terlibat dalam PPKS, jelas Damanik, akan diberikan pelatihan terlebih dahulu, guna meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan dalam pengelolaan serta pelaksanaan PPKS.
Selain itu, pelayanan yang disiapkan akan terus dioptimalkan agar dapat sesuai standar pelayanan publik. Pengelolaan PPKS ini juga akan menggandeng Balai Penyuluhan di daerah setempat, untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Maka dari itu, lanjut Damanik, para pengelola PPKS akan melakukan kerja sama serta koordinasi dengan mitra kerja, di tingkat kecamatan.
Damanik berharap agar PPKS bisa menyediakan lebih banyak pelayanan kepada masyarakat seperti, pelayanan konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak, pelayanan data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Selain itu, lanjut Damanik, PPKS harus bisa menyediakan layanan konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja, hingga konsultasi dan konseling pranikah.
Tak kalah penting yakni layanan konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia, konsultasi dan konseling keluarga harmonis, serta pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Lebih lanjut dijelaskan Damanik bahwa, keberhasilan pelatihan PPKS akan menjadi sumbangsih besar bagi eksistensi dan keberlanjutan fungsi PPKS di lapangan nantinya.
Sementara itu, pelatihan teknis untuk para fasilitator tingkat provinsi dilaksanakan pada lima lokasi dan dibagi menjadi lima angkatan.
Pelatihan akan dilaksanakan BKKBN menggunakan metode pembelajaran terpadu, serta sudah dimulai dari tanggal 31 Mei, dan rencananya akan selesai pada tanggal 16 Juni 2023 mendatang.***
Baca Juga: BKKBN Tekan Angka Kelahiran Melalui Anggaran Pengadaan Layanan KB
