Network
RINGTIMES BALI - Ratusan Kepala Desa (Kades) dari berbagai daerah Tanah Air menggelar demo (unjuk rasa) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023.
Aksi unjuk rasa tersebut menuntut perpanjangan jabatan kades dari enam menjadi sembilan tahun.
"Kami meminta agar UU No 6/2014 tentang Desa ini cepat direvisi karena harapan kami, kades seluruh Indonesia ingin sembilan tahun jabatan kepala desa. Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI," kata Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis, dikutip dari laman Antaranews pada 17 Januari 2023.
Menurutnya, perihal jabatan kepala desa ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 'Desa'.
"Sembilan tahun merupakan waktu yang cukup untuk bekerja dengan pihak terkait demi membangun desa" sambung Robi.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menuntut hal lain yakni mengembalikan wewenang penggunaan dana desa kepada desa hingga revisi UU Desa.
Baca Juga: Rumah Dinas Kapolda Papua Kebakaran, Si Jago Merah Lahap Seluruh Bangunan
Setelah sejak pagi menggelar demo, aksi tersebut pun diterima oleh perwakilan DPR yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, dan Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha.
Mereka menerima perwakilan kepala desa beserta tuntutannya tersebut ke dalam gedung parlemen.
Beberapa saat kemudian setelah penerimaan itu, massa akhirnya bubar dengan tertib.
Sejak pukul 12.00 WIB, massa membubarkan diri sambil berjalan kaki ke arah Senayan, Jakarta Pusat.
Mereka bubar sambil membawa beberapa bendera dan spanduk. Dan di saat yang sama, jalur mengarah dari Polda Metro Jaya menuju Slipi, Jakarta Barat, kembali dibuka.
Sebelumnya, jalur tersebut sempat ditutup sehingga menyebabkan kendaraan yang datang dari arah Polda Metro Jaya dialihkan ke arah Senayan.
Meski sebagian besar massa sudah bubar dari gedung parlemen, beberapa dari mereka masih terlihat di depan gedung bersama anggota polisi yang berjaga.***
