Network
RINGTIMES BALI – Kebijakan penyederhanaan birokrasi Bali, Gubernur I Wayan Koster pastikan tidak akan ada pejabat yang dirugikan.
Penyederhanaan birokrasi Pemprov Bali merupakan salah satu dampak tranformasi Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dilansir dari laman Pemrov Bali, pada 3 Januari 2022 Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan pelantikan dan mengambil Sumpah/Janji sejumlah jabatan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar.
Baca Juga: Latihan Soal UTS PTS Fikih Kelas 2 MI Semester 2 Kurikulum 2013 Disertai Kunci Jawaban Terbaru 2022
Gubernur Koster turut menjelaskan bahwa hal ini merupakan kelanjutan dari penyederhanaan birokrasi Pemprov Bali.
Gubernur Bali melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Bali.
“Kebijakan penyelenggaraan birokrasi di Pemprov Bali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, karena Provinsi Bali adalah Provinsi pertama yang melakukan transformasi birokrasi," kata Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Baca Juga: Bali Raih Sejumlah Penghargaan Tingkat Nasional, Sandang Predikat Sangat Baik
"Jadi Saya beberapa kali dihubungi dari Kementerian Dalam Negeri, baik Pak Menteri langsung ataupun Dirjen Otda yang menyampaikan bahwa Pemprov Bali paling progresif dalam penyederhanaan birokrasi. Di daerah lain banyak penambahan OPD, kalau di Bali satu – satunya yang mengurangi,” lanjutnya.
Secara konsisten dan berkomitmen orang nomor satu di Bali ini selalu melaksanakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali.
