RINGTIMES BALI- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda), khususnya para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, agar bersiaga dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tahun ini.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A. dalam siaran pers, menyampaikan instruksi dari Mendagri Tito, yang dimuat dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023.
Adapun Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Inmendagri tersebut, secara garis besar menekankan terkait peran aktif pemda, khususnya para kepala daerah yakni gubernur, bupati/wali kota, dalam memimpin Satgas Karhutla agar siap siaga menghadapi potensi karhutla.
Selain itu, jelas Safrizal, Para kepala daerah juga diminta untuk membangun koordinasi intensif dengan semua elemen di daerah, termasuk masyarakat.
Menurutnya, penanggulangan bencana karhutla, tidak bisa dikerjakan secara parsial dan dengan ego sektoral. Hal ini karena karhutla yang terjadi, sering kali melintas batas administrasi kabupaten/kota maupun provinsi.
“Oleh karena itu, koordinasi intensif pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dan jajaran forkopimda serta partisipasi masyarakat sebagai basisnya, mutlak untuk dilakukan,” ucap Safrizal, dikutip dari Antara, Selasa 23 Mei 2023.
Safrizal mengatakan bahwa instruksi dari Mendagri tersebut telah memuat langkah-langkah antisipatif di lapangan, yang bisa dilakukan oleh pemda, guna memitigasi risiko bencana karhutla sedini mungkin.
Lebih lanjut dijelaskan Safrizal bahwa langkah-langkah tersebut telah disusun secara sistematis, yang terdiri dari upaya pencegahan, sampai dengan langkah penanggulangannya.
Maka dari itu, diminta untuk pemda secara rutin melakukan patroli bersama, guna memantau titik-titik api dan mencegah terjadinya karhutla.
Lebih lanjut dijelaskan Safrizal, bahwa pemantauan bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi satelit maupun dengan pemeriksaan lapangan.
Sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye-kampanye terkait larangan membuka lahan, serta cara membakar lahan, harus gencar dilakukan.
Selain itu, tambah Safrizal, Mendari meminta para kepala daerah untuk segera membangun atau mengaktifkan posko-posko bencana karhutla, pada provinsi dan kabupaten/kota yang berstatus siaga darurat bencana karhutla.
Kepala daerah juga diminta untuk memastikan tersedianya alokasi APBD secara optimal, untuk pencegahan serta penanggulangan bencana karhutla
Terakhir, tambah Safrizal, penting untuk membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya karhutla tersebut.***
Baca Juga: Mendagri Targetkan TPST Kesiman Kertalangu Rampung Sebelum Puncak G20