RINGTIMES BALI - Pemerintah bayangan Myanmar pada 3 Juni 2021meminta minoritas Rohingya membantunya menggulingkan junta militer.
menjanjikan kewarganegaraan dan pemulangan bagi komunitas Muslim yang teraniaya di Myanmar yang demokratis di masa depan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam kudeta 1 Februari 2021.
Dilansir dari CNA, Tindakan kekerasan yang brutal oleh junta militer telah menewaskan lebih dari 800 orang.
Sekelompok anggota parlemen yang digulingkan kebanyakan dari NLD, kemudian membentuk pemerintah bayangan (Pemerintah Persatuan Nasional).
Junta militer telah mengklasifikasikan NUG sebagai "teroris", yang berarti siapa pun yang berbicara dengan mereka termasuk wartawan dan dapat dikenai tuduhan terorisme.
Baca Juga: Sekte Budha Korea Selatan Minta Kedubes Myanmar Izinkan 3 Biksu Masuk Wilayahnya
"Kami mengundang Rohingya untuk bergandengan tangan dengan kami dan dengan orang lain untuk berpartisipasi dalam Revolusi Musim Semi ini melawan kediktatoran militer," kata kelompok bayangan Myanmar.
NUG juga berjanji untuk mengakhiri undang-undang kewarganegaraan 1982 yang mendiskriminasi Rohingya.
Kemudia NUG juga menjanjikan semua yang lahir di Myanmar atau warga negara Myanmar akan diberikan kewarganegaraan.
Kelompok itu juga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memulangkan semua Rohingya yang mendekam di kamp-kamp di Bangladesh.
Baca Juga: Dukung Anti Kudeta, Pesepakbola Myanmar Dihukum Pemerintah Militer
Lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah kampanye militer berdarah pada 2017 yang dikecam PBB sebagai pembersihan etnis.
Militer mengklaim operasinya dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya menyusul serangkaian serangan mematikan terhadap pos polisi dan telah membantah semua tuduhan melakukan kesalahan.
Aung San Suu Kyi membela tindakan tentara dan bahkan pergi ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.
Lebih dari 600.000 Rohingya sebagian besar tetap berada di negara bagian Rakhine utara tanpa kewarganegaraan.***