Network
Dijelaskan lebih lanjut, proses penyaluran BLT BPJS termin II sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, atas rekomendasi dari KPK terhadap penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan, perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak.
Baca Juga: Kabar Gembira, Target Formasi CPNS 2021 SMA, D3, D4, dan S1, Catat IPK nya harus Segini
Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran subsidi ini agar tepat sasaran.
“Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BLT dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data. Alhamdulillah hasil nya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin II hari ini,” jelas Ida.
Ida memastikan bahwa bagi pekerja/buruh penerima subsidi upah yang sudah memenuhi syarat, maka pencairan termin kedua BLT BPJS Ketenagakerjaan akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur.
Baca Juga: Kartu Prakerja dan Saldo dalam Proses, Pengumuman Prakerja Gelombang 11 belum Resmi, Ini Alasannya
Sebagaimana diketahui, bantuan ini disalurkan kepada para pekerja atau buruh yang bergaji kurang dari Rp5 juta per bulan.
Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah sebesar Rp600.000 disalurkan selama empat bulan atau total Rp2.4 juta.
Bantuan ini disalurkan secara bertahap yakni termin I sebesar Rp1,2 juta pada September-Oktober 2020 dan termin II sebesar Rp 1.2 juta pada November-Desember 2020.
Baca Juga: Ini Penjelasan Kemnaker Terkait Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2
